MEDIAKATA.COM, KUKAR – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) mengunjungi asrama mahasiswa Kukar yang berada di Malang, pada Sabtu (09/09/2023) waktu setempat.
Secara khusus, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin kunjungi asrama putra Kukar yang berada di tanah rantau. Tepatnya berada di Jalan Ursa Mayor (Tlongmas), Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Dalam kunjungannya, banyak hal yang didiskusikan dengan para mahasiswa, diantaranya terkait kondisi asrama dan organisasi himpunan.
Wakil Bupati Kukar memastikan asrama mahasiswa Kukar di Malang akan segera direhab total, sementara untuk asrama mahasiswa putri, akan disewakan bangunan rumah.
Sementara itu Rendi Solihin menjelaskan, bangunan tempat tinggal yang ditempati mahasiswa asal Kukar tergolong sudah tidak layak dan harus segera direnovasi.
“Saya melihat langsung kondisi bangunan asrama Kukar di Malang, tidak layak untuk mahasiswa. Saya pun mendorong untuk melakukan revitalisasi baik itu ringan, sedang maupun berat. Tapi sepertinya dari hasil tinjauan, akan dilakukan renovasi rehab berat dikarenakan kondisinya yang sudah tidak sehat bagi mahasiswa,” ujar Rendi.
“Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar, termasuk legalitas tanah yang masih berproses serta perizinannya untuk melakukan pembangunan asrama baru di lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Saya minta Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan perencanaan desain pembangunan ulang di APBD-Perubahan 2023, dan berharap di anggaran murni 2024 sudah dapat direalisasikan,” tutup Wakil Bupati itu.
Berkat kunjungan tersebut, Mahasiswa Kukar di Malang memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Rendi Solihin.
“Saya akui memang pak Wakil Bupati garcep, dan langsung memberikan disposisi. Pada saat kunjungan, instansi terkait juga ikut, jadi dapat langsung melihat kondisi asrama,” ucap Rafik, mahasiswa Kukar Jurusan Geografi Pemetaan, Universitas Negeri Malang.
Dalam kunjungan ini, Wakil Bupati Kukar langsung membawa sejumlah tim teknis di lingkungan Pemkab Kukar untuk dapat melihat kondisi asrama. Diantaranya, Dinas PU, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Seksi Kesejahteraan (Kesra), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD), dan dinas Pertanahan.
[MII/TSN]