Pimpinan Bawaslu Samarinda saat membuka acaraSosialisasi Partisipasi Perempuan Pada Pemilu tahun 2024, pada Senin (6/10/2023) pukul 09.30 Wita.(Topan Setiawan/MEDIAKATA)
MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Samarinda, sukses menggelar Sosialisasi Partisipasi Perempuan Pada Pemilu tahun 2024, Senin (6/10/2023) pukul 09.30 Wita.
Dihelat di lantai 5 Hotel Fugo Samarinda itu, dihadiri Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin. Didampingi jajaran Anggota Bawaslu lainnya. Yakni Sugeng Prasetyo, Padlansyah dan Imam Sutanto.
Anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Sengketa, Imam Sutanto menjelaskan, perempuan menjadi sosok penting menyanggah demokrasi di tanah air.
“Perempuan adalah Madrasatul Ula. Jadi dalam perspektif ini, mereka lah sebagai peran aktif mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran penting juga sebagai penerapan demokrasi di Indonesia,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin menambahkan, menekankan kepada jajarannya, agar memahami segala hal yang berkaitan dengan pananganan penyelesaian sengketa, baik yang berkaitan tata cara penyelesaian sengketa maupun juknis penanganannya.
“Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif ini bertujuan untuk menambah wawasan kepada perempuan terkait dengan kepemiluan dan kepengawasan partisipatif, serta untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam melaporkan segala bentuk indikasi pelanggaran pada pemilu serentak tahun 2024,” tegasnya.
Kata dia, perempuan dapat berperan aktif dalam Pemilu, seperti menjadi penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan hingga menjadi mitra penyelenggara pemilu serta menjadi pemantau yang teregistrasi.
“Pengawasan partisipatif sangat penting berkaitan nanti dengan jumlah pengawas pemilu yang saat ini belum memadai dalam satu wilayah. Secara substansial tanggung jawab pemilu merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, untuk itu masyarakat perlu dilibatkan,” ujarnya.
Ia berharap agar seluruh tahapan pemilu dapat berjalan sesuai dengan koridor yang benar, dengan menghindari potensi kerawanan seperti politik uang, ujaran kebencian, dan penyebaran berita palsu (hoaks).
“Terutama nanti di masa kampanye, misalnya terkait dengan politik uang, ujaran kebencian dan hoaks. Atau apapun itu yang berkaitan dengan potensi kerawanan,” katanya.
Ia juga berpesan bahwa pemilu yang adil, bersih, dan demokratis membutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat, termasuk perempuan.
“Kita juga memastikan prosesnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi,” pungkasnya.
[TSN]
