Dok.Macam Sampah berserakan di Pantai Balikpapan. (Ist)
MEDIAKATA.COM, BALIKPAPAN – Menyoroti sejumlah permasalahan sampah di Kota Pesisir, Anggota DPRD Kota Balikpapan Nurhadi Saputra turut mendukung program rencana Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk merekrut pekerja baru. Hal itu dilakukan, lantaran kondisi sampah di Balikpapan Barat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat banyak.
Persoalan sampah pesisir pantai Kota Balikpapan kian menjadi perhatian. Pasalnya, selain dapat mengganggu ekosistem, kehadiran sampah di pesisir juga menciptakan pemandangan tak sedap terhadap wilayah pantai Kota berjulukan Wisata Pantai tersebut.
Diketahui, Pemerintah Kota melalui DLH Balikpapan tengah merencanakan program perekrutan pekerja baru. Hal itu dilakukan, guna memaksimalkan pembersihan sampah pesisir yang kian bermasalah.
Melihat hal demikian, Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Nurhadi Saputra pun turut berikan pandangan. Menurutnya, persoalan sampah pesisir yang membengkak setiap harinya, kian menjadi sorotan serius pihak Komisinya.
Ia menuturkan, menanggapi masalah sampah pesisir, pihaknya menemukan suatu permasalahan dalam kajiannya bersama anggota Komisi III lainnya. Yakni, terdapat zona eksklusif yang menjadi pembatas antara wewenang Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim.
“Kami juga masih ada problem. Yaitu ada zona eksklusif yang hanya beberapa meter saja menjadi kewenangan Pemprov. Jadi Pemkot tidak bisa berbuat banyak karena terkendala adanya kewenangan itu,” ungkapnya, Rabu (27/3/2024).
Meski begitu, Legislator Kota Balikpapan itu pun mendukung rencana DLH untuk segera mencari tambahan SDM sesuai kebutuhan yang perlukan.
Diketahui, DLH Balikpapan membutuhkan tambahan SDM sebanyak 20 orang. Di mana, nantinya mereka akan difasilitasi perahu untuk mengambil sampah-sampah pesisir yang sulit dijangkau oleh alat berat.
“Butuh SDM yang lebih dan niat kerja. Karena permasalahan sampah di daerah pesisir tidak bisa diselesaikan menggunakan alat berat, melainkan butuh tenaga manusia yang harus masuk ke kolong- kolong bawah rumah untuk menjangkau sampah- sampah itu,” ungkapnya Nurhadi.
Politisi Fraksi PPP itu menyebutkan, penjemputan sampah pesisir yang menjadi perhatiannya adalah pantai yang berada di wilayah Kecamatan Kalimantan Barat.
Berbeda dengan wilayah Kecamatan Balikpapan Timur, yang sampahnya berupa tumpahan batu bara akibat akses kapal-kapal batu bara di jalur laut.
Di Balikpapan Barat, sampah cenderung bersifat sampah rumah tangga, sebab sampah dihasilkan dari pemukiman yang ada di atas air. Sehingga, wilayah itulah yang menjadi perhatian DLH saat ini.
“Bukan cuma sampah plastik saja di daerah itu. Saya pernah liat kasur, helm, kulkas bahkan ada kursi sofa. Jadi benar-benar selesai pakai, langsung dibuang tanpa pikir panjang,” sebutnya Legislator Nurhadi.
Guna menangani itu, menurut ia pribadi, langkah yang di rencanakan DLH merupakan upaya yang potensial dilakukan mengentaskan sampah pesisir. Ia pun berharap, rencana tersebut dapat dipertimbangkan untuk direalisasikan.
“Secara pribadi saya setuju sama rencana DLH. Karena kita tau Kota Balikpapan memang wilayah yang menghadap dan berbatasan langsung dengan laut. Sudah resiko geografis memiliki pantai yang bejejeran,”tandasnya.
[RUL/TSN]
