Lahan Warga Dibeli Rp10 Ribu Permeter. Agus Haris: Pemerintah Tidak Melindungi Masyarakat

Dok.Rapat dengar pendapat DPRD Bontang terkait pembebasan lahan Loktunggul yang dinilai sangat murah. (Nuraini/Mediakata.com)

MEDIAKATA.COM, Bontang– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang menyoroti regulasi pembebasan lahan seluas 704 hektar milik masyarakat di kawasan Loktunggul, Bontang Lestari (Daerah Kawasan Industri Bontang), Bontang Selatan.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang Agus Haris mengatakan, hal tersebut sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, nilai jual tanah sangat jauh jika dibandingkan dengan Nilai Jual Produk Pajak (NJOP) yang telah ditentukan, yakni paling kecil Rp105 ribu permeter. Diketahui, harga jual tanah hanya dibeli swasta dengan harga Rp10 ribu permeternya.

“Wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai wilayah industri. Tapi harga jualnya kaya kacang,” ungkapnya kepada wartawan Mediakata.com, Senin (8/7/2024). Ia menyayangkan, Pemerintah Kota (Pemkot) membiarkan hal tersebut terjadi. Padahal, harusnya ada upaya untuk melindungi hak masyarakat untuk mendapatkan harga yang sesuai.

Terlepas jika pada akad jual beli swasta dengan pemilik tanah soal kesepakatan harga, tapi pemerintah harus hadir memberikan arahan dan menegaskan hal itu kepada pembeli tanah. Bahwa, telah ada aturan harga tanah di kawasan tersebut.

“Dengan harga Rp10 ribu, berarti satu hektarnya hanya dibeli dengan harga Rp100 juta. Sementara, saat lahan tersebut jika telah dibangun industri, keuntungan yang didapat pembeli bisa berkali-kali lipat,” ucapnya. Ia khawatir, harga jual tanah tersebut tidak akan lama menjamin kelangsungan hidup masyarakat, sedangkan nantinya mereka sudah kehilangan hak kepemilikan tanah mereka yang memiliki potensi besar lahan yang digunakan untuk kawasan industri.

“Dengan kebutuhan hidup sekarang Rp100 juta itu tidak akan bertahan lama,” ucap pria yang akrab disapa Agus Haris itu. Apalagi dalam pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diajukan PT Kawawasan Industri Bontang (KIB) juga tidak ada perjanjian jelas yang menguntungkan masyarakat lokal, misalnya terkait perekrutan tenaga kerja.

Baca Juga :  BW Minta Anggaran Bansos Untuk Masyarakat Miskin Ditambah

“Makanya saya bilang, pemerintah belum maksimal melindungi masyarakatnya,” tutupnya.

Adv/NR/10

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *