MEDIAKATA.COM, Kabupaten Paser — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Abdurahman KA, SM., menegaskan pentingnya memperkuat kesadaran politik masyarakat, dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung.
Hal itu disampaikannya saat menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) bertemakan “Pemilukada Langsung: Masalah dan Tantangannya” di Jl. Pangeran Mentri Perum Korpri Rt 03. Kec.tanah Grogot, pada Rabu (22/10/2025).
Dalam penyampaiannya, ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada langsung merupakan wujud nyata dari amanah reformasi dan konstitusi, hingga rakyat diberi kesempatan penuh untuk memilih pemimpinnya secara langsung, meski sistem ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi bersama.
“Pilkada langsung sebagai sarana demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat sebagai infrastruktur politik untuk memilih kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa di dalamnya masih banyak tantangan mulai dari tingginy rendahnya partisipasi masyarakat, hingga masih maraknya praktik politik praktis,” ujar Abdurahman.
Ia menjelaskan bahwa tantangan besar lain yang sering muncul adalah lemahnya akurasi data pemilih, minimnya pendidikan politik masyarakat, serta kecenderungan pemilih yang lebih mempertimbangkan popularitas dibanding kapasitas calon.
“Kehadiran Negara memalui Sosialisasi ini, Kita perlu memperbaiki sistem pemilih agar tidak menimbulkan konflik. Dan kegiatan ini tentunya Masyarakat juga harus terus diberikan edukasi politik agar tidak sekadar memilih karena figur atau uang, tapi karena program dan integritas calon,” ucapnya.
Selain itu, Abdurahman juga menyampaiakan pesan kepada masyarakat dan penyelenggara Pemilukada untuk saling menjaga sinergitas dan partisipasi masyarakat dalam rangka menghadirkan suasana politik yang lebih transparansi.
“Kita ingin Pilkada berjalan jujur, adil, dan transparan. Harus ada pengawasan yang kuat terhadap dana kampanye dan pembiayaan politik agar tidak terjadi penyalahgunaan,” tegasnya.
Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim ini juga menekankan, peningkatan partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan demokrasi daerah. Sehingga Ia mendorong agar lembaga penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil terus berkolaborasi dalam melakukan pengawasan dan pendidikan pemilih.
“Demokrasi yang sehat dimulai dari masyarakat yang sadar akan hak politiknya. Karena itu, DPRD Kaltim melalui kegiatan PDD ini berkomitmen meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem, etika, dan budaya politik yang beradab,” jelasnya.
Diakhir ia menyatakan bahwa kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) tersebut juga menjadi bagian dari upaya DPRD Kaltim dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
“Harapannya, dengan kegiatan PDD ini menjadi suatu ruang yang patut disyukuri oleh masyarakat, karena kegiatan ini adalah bagian komitmen negara untuk menciptakan ruang demokrasi yang sehat”. tutupnya
(ADV/DPRD Kaltim/Ys.)*
