MEDIAKATA.COM, SANGATTA — Di banyak wilayah Kutai Timur (Kutim), terutama kecamatan yang jauh dari pusat distribusi, kepanikan warga bukan muncul karena harga naik, melainkan karena barang tiba-tiba sulit ditemukan. Situasi inilah yang akhirnya mendorong pemerintah mengubah strategi pengendalian inflasi untuk 2026, dari pola intervensi seragam menjadi pendekatan yang lebih responsif terhadap kerentanan di lapangan.
Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda, Achmad Dony Erviady, mengatakan bahwa pemerintah selama ini terlalu fokus pada kegiatan besar seperti pasar murah, padahal masyarakat sebenarnya lebih membutuhkan kepastian bahwa pasokan tetap ada.
“Kami menyadari bahwa bagi sebagian warga, tidak melihat barang di etalase lebih mengkhawatirkan daripada harga naik seribu atau dua ribu rupiah,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa tahun 2025 menjadi pelajaran penting ketika sejumlah komoditas naik bukan karena spekulasi harga, tetapi karena hambatan distribusi. Truk yang terlambat, kapal yang tidak berlayar karena cuaca buruk, atau pasokan luar daerah yang terhenti sementara, semuanya berdampak besar pada psikologi pasar.
“Saat pasokan terputus, masyarakat langsung gelisah. Kami melihat itu jelas,” kata Dony panjang.
Karena itu, strategi baru 2026 memberi ruang bagi pemerintah untuk bergerak cepat begitu rantai pasokan menunjukkan gejala melemah. Pemerintah memperkuat data harian, meningkatkan komunikasi dengan pedagang, dan membuka jalur pasokan alternatif dari lebih banyak provinsi.
Selain itu, pemerintah meninjau ulang efektivitas subsidi. Dony menyebut bahwa subsidi hanya masuk akal ketika harga memang tidak wajar akibat permainan pasar. Namun ketika penyebabnya distribusi terganggu, pendekatan yang diperlukan adalah mempercepat suplai.
“Kami tidak ingin intervensi keliru sasaran. Ketika distribusi masalahnya, maka solusinya bukan potong harga, tetapi pulihkan pasokan,” pungkas dia.
(ADV/Diskominfo Kutim/Zi).
