MEDIAKATA.COM, SAMARINDA– Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sigit Wibowo meminta Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk menyelesaikan persoalan yang bersentuhan dengan rakyat. Termasuk program elektrisasi, beasiswa Kaltim Tuntas, menuntaskan tambang ilegal, dan anggaran Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim.
Penyelesaian isu-isu yang kerap terjadi di wilayah Kalimantan Timur kini menjadi perhatian. Pasalnya, permasalahan yang ada hingga hari ini, menjadi tugas para Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Karena bersinggungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Sigit Wibowo mengungkapkan, banyaknya permasalahan yang terjadi harus menjadi prioritas utama. Mengingat, tak lama lagi Kalimantan Timur akan menjadi penyangga Ibu Kota Negara (IKN).
“Banyak aspirasi masyarakat yang telah disampaikan oleh teman-teman dewan. Ya kita harapkan Pj gubernur bisa mengakomodir dan menindaklanjuti semua apa yang sudah disampaikan itu,” ungkap Sigit Wibowo saat didatangi media, Senin (17/10/2023).
Ia menyinggung bahwa, Beasiswa Kaltim tak terdistribusi secara merata di seluruh peserta didik di daerah. Terlebih, wilayah yang diklaim sebagai kawasan 3T (Tertinggal, terbelakang dan terdepan). Ditambah lagi, masyarakat Kaltim di sebagian wilayah pelosok pedesaan. Belum teraliri listrik dengan maksimal.
Kendati demikian, diperparah pula dengan adanya aktifitas perusahaan tambang batubara ilegal, berakibat rusaknya wilayah pemukiman warga setempat. Serta, pengalokasian anggaran yang tergolong cukup besar untuk DBON Kaltim, mencapai 20 persen dana total hibah yang didistribusikan oleh Pemprov.
“Kalau terkait DBON ini sebenarnya lembaga kebijakan, bukan seperti KONI dan Dispora sebagai lembaga teknis atau pelaksana, tapi anggaran juga dapat dengan angka yang cukup fantastis. Artinya ini juga menjadi tugas Pj gubernur untuk mengevaluasi, apakah sudah sesuai tupoksinya sesuai bidangnya masing-masing,” tuturnya.
Ia pun menyampaikan, permasalahan yang tak kunjung selesai. Telah disuarakan oleh anggota Dewan saat Rapat Paripurna ke-38 Senin (16/10/2023). Sehingga, harus segera dievalusi secara besar-besaran. Agar dapat menentukan langkah terbaik menyelesaikan segala perdebatan yang ada.
“Artinya, semua persoalan krusial yang terjadi selama ini perlu dievaluasi kembali. Sehingga bisa ditindaklanjuti dan ditangani serius melalui kebijakan yang diambil oleh Pj gubernur,” jelasnya.
[ADV/RUL/TSN]
