MEDIAKITA.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai menyiapkan skema penyesuaian anggaran menyusul turunnya proyeksi APBD 2026. Salah satu fokus utama adalah menjaga agar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN tidak mengalami penurunan signifikan.
Sekda Kutim, Rizali Hadi, mengatakan pemerintah sedang menghitung ulang seluruh komponen belanja agar penyesuaian dapat dilakukan tanpa mengurangi hak pegawai. “Kami upayakan agar TPP tidak turun terlalu jauh. Saat ini sedang disusun simulasinya,” katanya.
APBD Kutim tahun 2026 diperkirakan turun hingga Rp4,8 triliun. Kondisi tersebut mempengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah dan memaksa adanya penyesuaian belanja pegawai. Pada 2025, belanja pegawai mencapai Rp2,3 triliun atau 20,7 persen dari total anggaran daerah.
Rizali menegaskan pemerintah tidak boleh melebihi batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen. Karena itu, setiap penyesuaian harus dilakukan dengan perhitungan ketat. Pemerintah sedang menghitung kebutuhan riil pegawai, beban kerja, serta formasi PPPK yang masih memerlukan pendanaan berkelanjutan.
“Kita harus menata ulang jumlah pegawai dan kebutuhan tiap perangkat daerah agar kebijakan tetap proporsional,” ujarnya.
Sejumlah strategi tengah disiapkan, mulai dari pengetatan belanja nonprioritas hingga optimalisasi PAD. Pemerintah menargetkan seluruh perhitungan rampung sebelum pembahasan APBD murni 2026.
“Saya pastikan proses penyesuaian tidak mengganggu pelayanan publik. TPP itu berkaitan langsung dengan kinerja. Kalau ada penurunan, harus dihitung betul dampaknya,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah masih bisa dikendalikan jika seluruh OPD mengikuti arahan efisiensi. Ia menambahkan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan pusat untuk memastikan formula anggaran tetap sesuai ketentuan.
“Kami ingin kebijakan penyesuaian 2026 tetap rasional dan tidak memberatkan pegawai. Prinsipnya, TPP harus tetap aman sejauh kemampuan daerah memungkinkan,” tutup Rizali. (ADV/Diskominfo Kutim/Zi).
