MEDIAKATA.COM, SANGATTA — Ketidakpastian ekonomi global kembali menjadi variabel penting dalam perumusan kebijakan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) merespons situasi ini dengan memperkuat komunikasi teknis dan kebijakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terutama terkait potensi koreksi dana transfer yang dapat berpengaruh langsung pada struktur APBD 2026.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyatakan bahwa daerah tidak bisa lagi bersandar pada mekanisme tunggu arahan pusat. Menurutnya, percepatan arus informasi antara Sekda, BPKAD, dan Kemenkeu adalah bagian dari strategi mitigasi fiskal.
“Saya meminta perangkat teknis menjaga komunikasi aktif dengan Kemenkeu karena setiap penyesuaian fiskal pusat akan menentukan ruang gerak daerah. Kita tidak boleh ketinggalan membaca arah kebijakan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pola komunikasi yang lebih aktif diperlukan demi mencegah kejutan fiskal yang dapat menghambat program wajib.
Ardiansyah juga mengapresiasi pendekatan Menteri Keuangan Purbaya, yang disebutnya memberikan gambaran menyeluruh tentang risiko global terhadap fiskal nasional.
“Pandangan beliau membantu kami memahami mengapa beberapa kebijakan pusat berubah. Dan itu penting karena daerah harus menyesuaikan strategi pembiayaannya,” kata Bupati.
Secara struktural, Kutim menyadari bahwa komposisi pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer pusat, terutama DBH. Karena itu, ketahanan fiskal sangat dipengaruhi dinamika nasional. Untuk memperkuat fondasi APBD, daerah mulai menargetkan perluasan kapasitas PAD melalui optimalisasi sektor-sektor lokal dan penguatan sistem administrasi pendapatan.
Ardiansyah menegaskan bahwa stabilitas fiskal bukan hanya isu teknis, tetapi menyangkut pemenuhan hak dasar. Belanja gaji, layanan kesehatan, program pendidikan, dan perlindungan sosial memerlukan kepastian anggaran.
“Selama struktur fiskal kita terjaga, pelayanan dasar bisa berlangsung konsisten. Itu yang ingin kita lindungi,” jelasnya.
Ia menutup pernyataan dengan optimisme bahwa komunikasi antara daerah dan pusat, jika dikelola dengan baik, akan membantu Kutim melewati ketidakpastian fiskal tahun 2026. (ADV/Diskominfo Kutim/Zi).
