MEDIAKATA.COM, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mematangkan rencana anggaran tahun 2026 dengan menekankan efisiensi dan fokus pada program yang benar-benar menyentuh masyarakat. Rapat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah digelar di Pendopo Odah Etam, Kamis (30/10/2025), dipimpin langsung oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri.
Dalam rapat tersebut, Bupati Aulia menegaskan bahwa penyusunan anggaran tahun 2026 harus disesuaikan dengan kondisi pendapatan daerah yang mengalami perubahan cukup besar dari rencana awal.
“Rapat ini untuk menyesuaikan apa yang sudah disusun teman-teman OPD dengan anggaran riil yang kita terima dari pusat. Misalnya TKD dan DBH, dari yang semula kita rancang 5,7 triliun, ternyata setelah KMK keluar hanya 1,5. Jadi semuanya harus disesuaikan,” jelas Aulia.
Ia mengungkapkan, berdasarkan perhitungan sementara, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp6,5 hingga Rp7 triliun, lebih rendah dari rancangan awal dalam RKPD yang mencapai Rp7,5 triliun.
Menurutnya, penyesuaian ini juga dilakukan karena pada saat penyusunan RKPD 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 belum rampung. Kini setelah proses finalisasi hampir selesai dan terdapat kesepahaman dengan DPRD serta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Pemkab Kukar mulai menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi jangka menengah tersebut.
“Sekarang sudah satu pemahaman antara kita, DPRD, dan OIKN. Karena itu, seluruh OPD harus menyesuaikan rencana kerjanya dengan strategi besar RPJMD Kukar Idaman Terbaik,” tegasnya.
Aulia juga memberikan arahan agar anggaran 2026 diprioritaskan untuk tiga hal utama, yaitu memastikan terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dan menyelaraskan program dengan prioritas nasional dalam Asta Cita, serta menguatkan implementasi program Kukar Idaman Terbaik.
Ia mengingatkan seluruh OPD untuk memangkas kegiatan yang bersifat administratif seperti perjalanan dinas dan penyusunan dokumen, agar dana dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
“Kita ingin memastikan anggaran benar-benar kembali ke masyarakat. Jadi yang kita utamakan adalah belanja yang berhubungan langsung dengan mereka, pembangunan jalan, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan publik lainnya,” tutupnya.
