Kondisi Fiskal Menyusut, Pemkab Kutim Jaga 50 Program Prioritas Tetap Berjalan

Teks Foto : Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi

MEDIAKITA.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa 50 program prioritas daerah tetap dilanjutkan meski kapasitas fiskal mengalami penyusutan akibat efisiensi anggaran. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah menyeimbangkan kebutuhan pelayanan publik dengan kondisi anggaran yang dinamis, terutama menjelang masa akhir periode pembangunan 2024–2028.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menyebut pemerintah hanya dapat mempertahankan program yang memiliki indikator capaian terstruktur. Program yang telah dihitung kebutuhannya, mulai dari rumah layak huni hingga bantuan RT, menjadi bagian dari strategi mempertahankan stabilitas pembangunan.

“Kalau program jelas angka dan parameternya, pelaksanaannya bisa dikunci lewat perencanaan,” ujarnya.

Pendekatan tersebut berjalan beriringan dengan strategi memanfaatkan dukungan dari kementerian maupun mitra sektor pertanian. Bagi pemerintah, kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting untuk mengurangi beban belanja daerah.

“Target 100 ribu hektare lahan itu tidak mungkin dicapai sendiri oleh APBD. Kita butuh bantuan pusat dan sektor lain,” kata Mahyunadi.

Pada kerangka fiskal, pemerintah menerapkan efisiensi berbasis prioritas. Skema multi-year digunakan untuk proyek besar agar beban anggaran dapat disebar dan tidak berbenturan dengan layanan publik yang membutuhkan pendanaan tahunan.

“Ini bukan efisiensi yang memotong, tetapi mengalihkan fokus agar program tidak mandek di tengah jalan,” terangnya.

Analisis pemerintah menunjukkan bahwa keberlanjutan program sangat menentukan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan negara. Oleh karena itu, beberapa program sosial seperti seragam sekolah gratis dan bantuan fasilitas RT tetap dijalankan sebagai penanda kehadiran pemerintah.

“Kita pastikan manfaatnya tetap sampai ke warga,” ucap Mahyunadi.

Pemerintah menargetkan seluruh program prioritas berjalan penuh pada 2027 dan mencapai hasil akhir pada 2028.

“Yang penting, capaian itu bisa diukur dan bisa dipertanggungjawabkan,” tutupnya. (ADV/Diskominfo Kutim/Zi).

Editor: Editor

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *