MEDIAKATA.COM, Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim untuk mendirikan sekolah olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
Langkah ini diharapkan menjadi upaya penting dalam mendorong inklusi serta memberikan akses yang setara bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi mereka di bidang olahraga.
Ekti menyampaikan, bahwa DPRD Kaltim siap bersinergi dengan Dispora Kaltim dalam mendukung semua aspek yang diperlukan untuk merealisasikan pendirian sekolah tersebut.
“Rencana ini sangat positif, terutama karena menyangkut hak-hak penyandang disabilitas yang perlu diperjuangkan. Kami di DPRD mendukung penuh dan berharap dapat berkolaborasi dengan Dispora agar program ini dapat terealisasi dengan baik,” ujar Ekti, pada Sabtu (09/11/2024).
Dukungan DPRD Kaltim ini, lanjutnya, tidak hanya terbatas pada aspek kebijakan, tetapi juga menyentuh aspek penganggaran dan pengawasan agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Ekti berharap, keberadaan sekolah olahraga untuk disabilitas ini nantinya akan menjadi wadah bagi munculnya atlet disabilitas berbakat dari Kalimantan Timur yang mampu berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
“Semoga ke depan, lebih banyak inisiatif yang memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berprestasi dan berkarya di bidang olahraga. Kami sangat mendukung program ini sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan,” tambahnya.
Rencana pendirian sekolah olahraga ini mendapat respons positif dari berbagai pihak di Kaltim. Banyak yang menilai bahwa keberadaan sekolah tersebut akan menjadi tonggak penting dalam menciptakan kesetaraan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas, khususnya di bidang olahraga.
Dengan adanya dukungan dari DPRD dan kolaborasi dengan Dispora, diharapkan cita-cita mewujudkan inklusi di Kalimantan Timur dapat terwujud melalui wadah pendidikan olahraga yang berkeadilan bagi semua kalangan.
Adv/MH/05