Pendidikan Pesantren Perlu Dukungan, DPRD Kaltim Desak Pemprov Jadi Prioritas

Ket: Ketua Pansus Pembahas Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, Mimi Meriami BR Pane. (Ist)

MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Perkembangan Pendidikan di ranah Pondok Pesantren kini menjadi pembahasan khusus DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).

Pasalnya, Ponpes yang memiliki peran tersendiri dalam mengembangkan karakter moral anak muda telah mendapatkan beberapa kesulitan, yang diduga akibat kurangnya perhatian Pemerintah terhadap sejumlah Pesantren.

Sehingga, perkembangan Pendidikan Pondok Pesantren (Ponpes), di wilayah Kaltim kian menipis eksistensinya.

Kali ini, DPRD Kaltim melalui Pansus Raperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, Mimi Meriami BR Pane, berkomentar, kurangnya fasilitas dan dukungan Pemerintah akan berdampak pada rangkaian kemajuan Ponpes disuatu wilayah.

“Kita harapkan ada peran dari provinsi agar Ponpes yang ada di Kaltim bisa mendapat sentuhan anggaran, yang selama ini secara vertikal di bawah binaan Kementerian Agama,” ucap Ketua Pansus Mimi Meriami BR Pane, Senin (16/10/2023).

Ia pun berpendapat, intensifitas seorang guru mengajar ditataran Ponpes, belum mendapatkan tunjangan yang sesuai, karena pendapatannya yang tak jelas. Oleh karenanya, perhatian Pemerintah menanggapi persoalan tersebut sangat diperlukan.

“Maka dari itu, pentingnya untuk membentuk peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan pesantren,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan bahwa selain ada beasiswa Kaltim Tuntas. Pun juga, harus ada beasiswa khusus tersendiri untuk santri.

Selain perhatian dari Pemerintah, Mimi berharap Raperda yang sedang dalam tahap penyelesaian dan pihak swasta untuk sama-sama membangun Ponpes dengan menyalurkan CSR ke Pesantren.

Legislator itu pun menginginkan, Raperda segera mencapai tahap akhir dan dapat disahkan menjadi Perda. Agar dalam pengimplementasiannya, Perda tersebut dapat meninggalkan kebermanfaatan secara berkelanjutan terhadap satuan pendidikan pesantren di benua etam.

“Upaya kita bagaimana memberikan sosialisasi agar pesantren memiliki kurikulum umum. Perda tersebut juga ada pengawasan Ponpes terhindar dari aliran yang tidak sesuai,” tutupnya.

Baca Juga :  Penguatan Kapasitas Karang Taruna: Disdikpora PPU Gelar Bimtek Dan Berikan Bantuan

[ADV/RUL/TSN]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *