MEDIAKATA.COM, SAMARINDA- Anggota Komisi III DPRD Kaltim, M Udin menekankan kepada seluruh perusahaan yang tengah beraktifitas di daerah Benua Etam – Julukan Kaltim – ini, agar menyalurkan Corporate Social Responsibipity (CSR) kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian kepada penduduk lokal yang terkena imbas dari proyek perusahaan di sekitar pemukiman warga. Salah satunya, program Rumah Layak Huni (RLH).
Program RLH sangat berkontribusi besar dalam memakmurkan masyarakat pra sejahtera di wilayah Kaltim. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umun dan Penataan Ruang- Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim, Pemprov telah mendirikan RLH berjumlah 25.539 unit per 2019-2023.
Meskipun terbilang cukup. Namun, dalam pembangunannya juga memerlukan dukungan sejumlah pihak. Termasuk Perusahaan Tambang.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim M. Udin, menyatakan masih terdapat sejumlah daerah di benua etam, yang kebutuhan sandangnya belum terpenuhi.
“Saya melihat masih banyak masyarakat di pelosok-pelosok Kalimantan Timur yang masih tinggal di pemukiman yang tidak layak,” ucap Legislator Udin Sabtu (21/10/2023).
Ia pun mengungkapkan, bahwa kehadiran perusahaan tambang di wilayah Kaltim, sangat membantu dalam hal pembangunan daerah. Dengan mengalokasikan CSR tak hanya diwilayah aktifitasnya saja. Namun, disalurkan juga untuk daerah pelosok Kaltim.
Legislator Kaltim itu pun berikan pujian, kepada Perusahaan Tambang yang telah berkontribusi dan ikut serta dalam memajukan Kaltim. Tak hanya membantu pemerintah, namun juga membantu masyarakat pra sejahtera.
“Kalau kinerja penyaluran RLH tahun kemarin sudah baik, maka perlu ditingkatkan lagi. Namun perlu dievaluasi bersama agar penyalurannya merata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Udin pun mengimbau, pengalokasian anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh Perusahaan Tambang harus sesuai tetap dengan prosedur.
Tak hanya itu, ia pun berharap agar Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim sekarang, mampu memberikan jawaban terhadap masalah pembangunan di Kaltim. Seperti Infrastruktur dan fasilitas kesehatan di benua etam.
“Rencana pembangunan memang sudah disusun hingga 2026, jadi diharapkan bisa terealisasi sesuai koridor,” tutup M. Udin.
[ADV/RUL/TSN]
