Anggota Komisi I DPRD Kaltim M Udin. (Ist)
MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) M Udin secara serius menanggapi dugaan kecurangan dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalanya, ada keluhan dari sejumlah siswa yang seharusnya memenuhi kriteria zonasi namun tidak diterima di sekolah negeri.
Menjawab persoalan tersebut. Dirasa perlu adanya investigasi menyeluruh untuk mengungkap fakta-fakta terkait dugaan.
Anggota Komisi I DPRD Kaltim M Udin menjelaskan adanya kasus yang menonjol, seperti siswa dari keluarga kurang mampu yang terpaksa mendaftar di sekolah swasta dengan biaya yang tidak terjangkau.
“Verifikasi data siswa yang diterima harus diperiksa secara teliti, terutama mengenai domisili. Kita harus menyelidiki semua dugaan kecurangan tersebut,” ungkapnya Udin, Jumat (1/12/2023).
Menanggapi hal tersebut, ia mengusulkan pembentukan tim khusus yang memiliki tugas menyelidiki setiap laporan dan potensi kecurangan di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Kaltim.
Legislator Kaltim itu khawatur akan indikasi kecurangan yang semakin menguat, seperti orang tua siswa yang merasa terpaksa membayar sejumlah uang agar anak-anak mereka diterima di sekolah negeri.
“Bahkan ada beberapa orang tua yang mengungkapkan bahwa mereka terpaksa membayar sejumlah uang agar anak-anak mereka bisa diterima di sekolah negeri,” ujarnya.
Udin mendesak agar Pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bertanggung jawab dan segera melakukan investigasi menyeluruh agar tidak terjadi dikemudian hari.
“Tujuan dari investigasi ini adalah untuk mengevaluasi proses pelaksanaan PPDB di masa mendatang serta mengungkap dugaan kecurangan,” pungkasnya.
[ADV/RUL/TSN]
