Ilustrasi produksi beras Kaltim. (Ist)
MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Harun Al Rasyid, menyoroti urgensi cara mengatasi tantangan ketersediaan pangan di Kaltim. Ia beranggapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dihadapkan dengan keputusan sulit terkait kenaikan harga beras yang baru-baru ini terjadi.
“Ini sangat memperihatinkan, karena kenaikan drastis harga beras yang saat ini sangat meresahkan masyarakat dimana berdampak negatif terhadap kesejahteraan petani kita. Petani tidak sama sekali menikmati kenaikan beras ini,” ungkapnya.
Harun mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan impor beras sebanyak 2 juta ton untuk tahun 2023, dengan 1,6 juta ton telah diimpor dan 400 ribu ton masih dalam perjalanan.
“Dengan meningkatnya volume impor beras ini sebenarnya semakin memperburuk kondisi petani. Dimana harga beras yang diterima petani saat ini hanya sekitar 5 ribu rupiah per kilogram, sedangkan harga di pasar mencapai 15 ribu rupiah,” tuturnya.
Hal itu menurut Harun merupakan, perbandingan yang sangat tidak adil dan merugikan petani. Ia sangat menyayangkan pemerintah yang terkesan hanya mengatasi masalah dengan mengimpor, tanpa upaya konkret untuk mendukung petani dalam meningkatkan produksi beras dalam negeri.
“Karena itu, semoga adanya perubahan kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis ini dan mendukung petani dalam meningkatkan produksi beras dalam negeri dan memastikan kesejahteraan petani Indonesia,” pungkasnya.
[ADV/RUL/TSN]
