DPRD Kaltim Dorong Pemprov Perhatikan Sandaran dan Tanjung Mangkalihat

Anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir. (Ist)

MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Anggota Komisi III PRD Kaltim Sutomo Jabir mengadakan interupsi ditengah persidangan yang dihadiri Pj Gubernur Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-43 DPRD Kaltim pada Senin kemarin.

Salah satu yang menjadi konsennya yakni wilayah terisolir seperti Kecamatan Sandaran di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), terutama Desa Sandaran dan Tanjung Mangkalihat.

Kecamatan Sandaran memiliki sembilan desa, termasuk Desa Manubar, Desa Manubar Dalam, Desa Marukangan, Desa Sandaran, Desa Susuk Dalam, Desa Susuk Luar, Desa Susuk Tengah, Desa Tadoan, dan Desa Tanjung Mangkalihat.

Menurut Sutomo Jabir, Desa Sandaran dan Tanjung Mangkalihat mengalami keterisolasian yang signifikan, tanpa jaringan komunikasi yang memadai dan jalan yang jauh dari layak.

Ia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan layanan kesehatan ke kecamatan terdekat, masyarakat harus melakukan perjalanan darat yang memutar ke Kabupaten Berau terlebih dahulu.

Sutomo Jabir menyatakan bahwa beberapa tahun lalu, Kecamatan Sandaran yang berpenduduk 12.604 jiwa dan Tanjung Mangkalihat masih memiliki jaringan telekomunikasi yang berfungsi, tetapi saat ini BTS (Base Transceiver Station) tidak lagi beroperasi. Hal ini menyebabkan tidak adanya jaringan telepon dari dan ke dua Kecamatan tersebut. Ia menambahkan bahwa selama dua hari di lokasi tersebut, rasanya seperti kembali ke zaman lampau.

Sutomo Jabir juga mencatat bahwa Kecamatan Sandaran memiliki potensi pertambangan dan perkebunan sawit, dengan adanya satu perusahaan pemegang izin pertambangan batubara dan tiga perusahaan perkebunan. Namun, perusahaan-perusahaan tersebut tidak beroperasi, sehingga tidak ada aktivitas ekonomi yang dapat mendukung perekonomian masyarakat setempat.

Dalam interupsi tersebut, Sutomo Jabir meminta Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, untuk memanggil perusahaan pemegang izin di Sandaran dan menanyakan apakah mereka berencana membuka usaha atau hanya menguasai izin atau tanah. Ia juga menyarankan agar izin ditarik jika perusahaan-perusahaan tersebut hanya berminat menguasai tanah, dan memberikan izin baru kepada perusahaan yang benar-benar berniat membuka usaha.

Baca Juga :  DPRD Kaltim Enggan Beberkan Nama Calon Pj Gubernur

Menjawab Sutomo Jabir, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik mengatakan bahwa ia akan segera menindaklanjuti dengan meminta Dinas Perkebunan untuk menyampaikan laporan terbaru mengenai tiga perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan izin di Sandaran namun tidak melakukan aktivitas perkebunan.

“Untuk perusahaan tambang kami akan memeriksa langsung ke Dinas ESDM,” pungkasnya.

[ADV/RUL/TSN]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *