Anggota Komisi III DPRD Kaltim Sutomo Jabir. (Ist)
MEDIAKATA.COM, SAMARINDA- Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sutomo Jabir, mengukuhkan komitmennya dalam mengawasi dengan ketat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2023. Teelebih pengawasan difokuskan pada wilayah Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), dan Kabupaten Berau, yang merupakan daerah pemilihan (Dapil) yang diwakilinya.
Ia menjelaskan, realisasi anggaran menjadi kunci penting dalam mendukung berbagai program kesejahteraan masyarakat dan pengembangan infrastruktur.
“Realisasi anggaran ini penting untuk mendukung program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur,” jelasnya Sutomo, Kamis (4/12/2023)
Program prioritas yang mendapat sorotan melibatkan penanggulangan banjir di Bontang, perbaikan drainase, penyediaan air bersih, dan pengelolaan limbah.
Dalam pemantauannya, Sutomo mencatat pembangunan bendungan di Sungai Suka Rahmat, Bontang, sebagai salah satu proyek besar yang sedang diawasi.
“Proyek ini sudah dimulai, namun masih ada kendala terkait izin kawasan hutan dan studi kelayakan,” imbuhnya.
Menurutnya, proyek tersebut bertujuan untuk mengatur debit air dan mengurangi risiko banjir. Meski proyek sudah dimulai, kendala terkait izin kawasan hutan dan studi kelayakan masih perlu diatasi, dan Sutomo berharap agar pembangunan bendungan dapat dimulai pada tahun 2024.
Legislator Kaltim itu menegaskan pentingnya pembersihan dan pendalaman sungai-sungai yang memasuki kota, serta pemanfaatan danau buatan PT Badak NGL untuk menampung air hujan, juga menjadi sorotan dalam pengawasan Sutomo. Ia juga mengajak provinsi untuk segera menyelesaikan deforestasi lahan guna mengurangi risiko banjir.
Dalam laporannya, Sutomo menyebut ada kemajuan terkait pemanfaatan kolam bekas tambang untuk mendistribusikan air bersih ke Bontang dan Kecamatan Teluk Pandan, Kutim. Ia menekankan bahwa air dari kolam tersebut telah diuji dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
Pengawasan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kutai Timur juga menjadi sorotannya. Guna memastikan fungsi IPAL dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.
“Masih banyak persoalan lain di Kutai Timur dan Berau, termasuk jembatan dan jalan provinsi, namun saya optimis dengan kerja sama antar pemerintah, kita bisa membangun daerah ini menjadi lebih baik,” tutupnya.
[ADV/RUL/TSN]
