MEDIAKATA.COM, KUTAI TIMUR – Dalam memperkuat demokerasi masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hj. Sulasi, S.Sos kembali menggelar Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke 5 pada Mei 2025.
Pada kesempatan tersebut Sulasih mengadakan kegiaatan ini yang bertemakan Prioritas Kebijakan Publik dan dilaksanakan di Coffee Time jalan Abdullah, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur pada Jumat (23/5/25).
Dalam pembukaan acara Sulasih menyampaikan bahwa prioritas kebijakan publik tersebut merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah guna untuk memecahkan masalah-masalah publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan-tujuan pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik di masyarakat.
“Kegiatan ini menjadi metode alternatif untuk memberikan edukasi dan pemahaman bagi seluruh masyarakat dalam perumusan dan pengembangan serta implementasi kebijakan.,” ujarnya.
Dirinya menyebut, dalam pengambilan kebijakan publik memiliki beberapa proses yakni dengan melibatkan beberapa tahapan yakni identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi.
“Perlu diketahui bahwa berfokus pada dampak kebijakan fiskal terhadap pembangunan daerah atau nasional, serta memberikan wawasan tentang aspek administratif tata kelola pemerintahan, dengan melibatkan aktor-aktor lain seperti masyarakat sipil, LSM, dan organisasi internasional,” terangnya.
Namun, menurutnya kebijakan publik yang prioritas harus berimplikasi secara luas. Baik, untuk individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan.
Ia pun memaparkan bahwa contoh dari kebijakan itu sendiri seperti kebijakan subsidi BBM, Peraturam tentang larangan berjualan di trotoar, dan pergantian kurikulum pendidikan.
“Pemahaman tentang kebijakan publik sangat penting bagi setiap individu, karena kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan sehari-hari begitupun untuk masa depan kita,” jelasnya.
Maka dari itu, ia menekankan pentingnya kebijakan publik prioritas dalam proses pemerintahan. Hal ini agar dalam mengambil kebijakan dapat melihat permasalahan masyarakat yang mana yang kiranya lebih urgent.
“Kebijakan yang baik akan berdampak positif pada masyarakat, misalnya kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup,” kuncinya.
(ADV/DPRD Kaltim/PDD)
