MEDIAKATA.COM, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) menetapkan perlindungan lahan pertanian pangan sebagai prioritas utama dalam agenda kerja tahun ini. Fokus ini diwujudkan melalui upaya sosialisasi dan edukasi intensif kepada masyarakat guna mencegah alih fungsi lahan ke sektor non-pertanian.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Distanak Kukar, Moh. Rifani, menegaskan bahwa perlindungan lahan memiliki landasan hukum yang kuat dan menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah.
“Peraturan Daerah (Perda)-nya sudah ada. Tinggal bagaimana kami memperkuat implementasinya di lapangan dan menyampaikannya ke masyarakat agar lebih dipahami,” ujar Rifani, pada Senin (15/9/2025).
Rifani menekankan bahwa mempertahankan lahan pertanian bukan hanya soal menjaga produksi pangan saat ini, melainkan juga menyangkut keberlanjutan Kukar sebagai wilayah strategis penyokong lumbung pangan di masa depan.
“Alih fungsi lahan, apalagi ke sektor yang tidak mendukung produksi pangan seperti pertambangan, jelas kami tolak. Ini menyangkut kedaulatan pangan daerah dan keberlangsungan ekosistem pertanian,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Distanak akan menggandeng aparat desa, kelompok tani, hingga elemen masyarakat dalam rangkaian sosialisasi yang bersifat partisipatif. Edukasi ini bertujuan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya mempertahankan fungsi lahan agar tetap produktif.
“Kesadaran masyarakat adalah kunci. Kita ingin mereka melihat bahwa menjaga lahan pertanian sama artinya dengan menjaga masa depan generasi mendatang,” tambahnya.
Selain sebagai langkah perlindungan pangan, Rifani menilai program ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkab Kukar dalam mengendalikan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi lahan secara tidak bijak.
“Ini bukan sekadar program Distanak, tapi kepentingan kita bersama. Lahan pertanian adalah aset vital yang harus kita jaga secara kolektif,” pungkasnya.
