MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Parlemen Karang Paci terus berupaya membumikan nilai-nilai demokrasi hingga ke akar rumput.
Anggota DPRD Kaltim, Sayid Muzib Burrachman, kembali turun ke lapangan untuk menemui konstituennya dalam agenda Penguatan Demokrasi Dasar (PDD) ke-2, Selasa (17/3/2026) kemarin.
Bertempat di Jalan Reel, Kecamatan Samarinda Seberang, kegiatan kali ini menyoroti
“Transparansi Perencanaan dan Penganggaran dalam Pemerintahan Yang Demokratis”. Tak sekadar seremoni, agenda ini menjadi ruang bagi warga untuk membedah bagaimana uang rakyat dikelola.
Sayid Muzib menegaskan, transparansi anggaran bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting bagi masyarakat untuk mengawal pembangunan.
Menurutnya, pemahaman warga mengenai alur kebijakan sangat menentukan kualitas demokrasi di Bumi Etam.
“Masyarakat wajib tahu bagaimana proses penganggaran itu berjalan. Mulai dari usulan di bawah hingga menjadi program di provinsi. Dengan transparansi, publik bisa ikut memastikan bahwa anggaran benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan mendasar warga,” tutur Sayid Muzib.
Politisi yang dikenal vokal ini menilai, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi anggaran akan meminimalisasi celah penyimpangan. Ia ingin warga Samarinda Seberang tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang kritis.
“Demokrasi yang sehat itu tumbuh ketika warga paham akan haknya. Termasuk hak untuk mengetahui ke mana setiap rupiah anggaran daerah dialokasikan,” tegasnya di hadapan puluhan warga yang hadir.
Diskusi kian berbobot dengan kehadiran dua pakar sebagai narasumber. Alfian, SH., MH., mengupas tuntas dari sisi legalitas hukum, sementara Heru Setyadin memaparkan teknis penganggaran yang akuntabel. Jalannya acara yang dipandu Raudhatul Jannah ini pun berlangsung interaktif dengan banyaknya aspirasi yang mencuat.
Melalui PDD ini, Sayid Muzib berharap tercipta sinergi yang lebih erat antara legislatif dan masyarakat. Tujuannya mewujudkan tata kelola pemerintahan Kalimantan Timur yang lebih bersih, terbuka, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak.
