MEDIAKATA.COM, SANGATTA — Pemerintah Kutai Timur kembali menegaskan bahwa persoalan klasik pembangunan, di mana ketimpangan akses antarkecamatan yang bertahun-tahun menjadi batu sandungan pemerataan, dapat dijawab lewat 32 usulan proyek multiyears dengan nilai total Rp2,1 triliun selama periode 2026–2028.
Hal itu diungkapkan Kepala Bappeda, Noviari Noor, usai agenda hearing bersama DPRD Kutim membahas , Kamis (13/11/2025). Ia menyebut skema multiyears dipilih karena memberikan ruang perencanaan yang lebih stabil dibanding anggaran tahunan.
“Kalau hanya mengandalkan anggaran satu tahun, banyak pekerjaan yang tidak bisa selesai tepat waktu,” katanya.
Dari total paket, 16 proyek jalan menjadi fokus utama. Jalan dinilai bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan penentu mobilitas ekonomi dan akses pelayanan publik.
“Akses jalan yang baik menentukan bagaimana warga bisa mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, sampai ekonomi,” ujar Noviari.
Proyek pelabuhan senilai Rp200 miliar juga masuk daftar prioritas. Pemerintah ingin fasilitas ini berfungsi lebih efektif pada 2027 setelah penyempurnaan fasilitas darat dilakukan.
“Pelabuhan ini kita dorong menjadi simpul distribusi yang lebih efisien,” tambahnya.
Di sisi lain, Jembatan Telen yang sebelumnya tertunda tidak dimasukkan ke multiyears karena materialnya telah siap dan cukup dipasang melalui anggaran perubahan.
Menurut Noviari, seluruh paket multiyears ini akan disaring lagi bersama DPRD untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran.
“Kami ingin pembangunan ini mengurangi ketimpangan, bukan sekadar memenuhi daftar proyek,” tegasnya.
(ADV/Diskominfo Kutim/Azm)01*
