MEDIAKATA.COM, BALIKPAPAN – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kaltim, Damayanti, S.Pd, kembali melaksanakan program rutin DPRD Kaltim, yakni Penguatan Demokrasi Daerah (PDD).
Kali ini politisi PKB tersebut menggelar PDD ke 2, dengan tema “Transparansi Perencanaan dan Penganggaran Dalam Pemerintahan Yang Demokratis”, di Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Sabtu (14/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut menghadirkan Angggota DPR RI, dan dihadiri peserta sebagian besar ibu-ibu dan tokoh masyarakat setempat.
Pada kesempatan tersebut ketua RT setempat, mengucapkan terimakasih kepada Ibu Damayanti yang memilih Gunung Sari Ulu untuk kegiatan ini.
“Kita semua berharap termasuk Saya juga, berpesan kepada masyarakat untuk menyimak materi sosialisasi ini sampai akhir acara agar bisa diserap dan dapat implementasikan ke ruang publik,” ujar Damayanti pada awal pembuka.
Lanjut itu, Damayanti mengatakan, kegiatan PDD yang dilaksanakan rutin ini sangat penting disosialisasikan dan diketahui oleh masyarakat. Termasuk tema kali ini, Transparansi Perencanaan dan Penganggaran Dalam Pemerintahan Yang Demokratis.
Ia menjelaskan, perencanaan dan penganggaran dalam pemerintahan demokratis adalah proses terintegrasi yang menggabungkan nilai politik, teknokratis, dan partisipasi publik untuk mengalokasikan sumber daya demi kesejahteraan rakyat, ditandai dengan transparansi akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, meskipun seringkali dihadapkan pada tantangan politis dan kepentingan kelompok yang dapat menghambat aspirasi publik.
“Pada dasarnya, setiap pengambilan keputusan atau kebijkakan tersebut merupakan produk politik yang tentunya ada perjuangan kami yang senantiasa mengedepankan kepentingan publik termasuk upaya Transparansi dalam melakukan sebuah perencanaan dan penggunaan anggaran,” sambungnya.
Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah ini sebagai wujud dari kehadiran pemerintah guna memberikan informasi publik dan upaya pelibatan masyarakat dalam mengawasi setiap kebijakan-kebijakan pemerintah.
“Dengan adanya ruang partisipasi yang terbuka dalam kegiatan PDD, masyarakat dapat turut mengawasi jalannya pemerintahan dan mencegah terjadinya penyimpangan kebijakan,” tandasnya.
(Adv/DPRD KAltim).
