MEDIAKATA.COM, SAMARINDA — Upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Samarinda masih dihadapkan pada persoalan klasik, yakni keterbatasan anggaran. Meski alokasi 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah sesuai dengan amanat undang-undang, tapi porsi tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan pendidikan di daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menilai besaran anggaran pendidikan seharusnya tidak hanya berhenti pada batas minimal.
“20 persen itu ‘kan batas minimal, bukan maksimal. Kalau kita mau bicara tentang pendidikan yang berkualitas, angka itu sangat kurang,” kata Puji.
Ia menilai dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, jumlah sekolah yang meningkat, serta beragam kebutuhan pendidikan masyarakat Samarinda, porsi anggaran yang ada belum mampu menutupi seluruh aspek pembiayaan. Termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan prasarana belajar, peningkatan kompetensi guru, hingga pemenuhan akses pendidikan bagi anak-anak disabilitas.
“Kita punya kewajiban mengakomodasi semua, dari PAUD sampai perguruan tinggi, termasuk anak-anak disabilitas. Kalau hanya mengandalkan 20 persen, jelas tidak cukup,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat perlu meninjau ulang kebijakan pembiayaan pendidikan secara nasional. Sebab, banyak daerah seperti Kota Samarinda yang masih kesulitan menyesuaikan kebutuhan riil di lapangan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Selama ini yang menjadi korban adalah orang-orang daerah terkait dengan regulasi tadi,” ujarnya.
Menurutnya, meski pemerintah daerah sudah memiliki berbagai payung hukum seperti peraturan daerah (perda) dan peraturan wali kota (perwali), pelaksanaan di lapangan sering kali tersendat karena keterbatasan dana. Padahal, kata dia, dunia pendidikan terus bergerak cepat dan menuntut penyesuaian yang juga dinamis.
Ia berharap ke depan, pemerintah pusat dan daerah dapat lebih fleksibel dalam kebijakan pendanaan pendidikan agar peningkatan mutu tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terwujud di seluruh satuan pendidikan di Samarinda.
“Dengan jumlah penduduk, lalu perkembangan pendidikan seperti apa di dunia ini, secara global sudah sangat-sangat berubah. Ini yang harus kita dorong,” pungkasnya.
(Adv/DPRD Samarinda/Ys)*
