MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda kembali menaruh perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya terkait persoalan insentif guru yang dilaporkan belum diterima sebagian penerima.
Pada rapat hearing bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan bahwa persoalan ini mencuat setelah adanya laporan dari masyarakat dan sejumlah tenaga pendidik di lapangan. DPRD kemudian meminta penjelasan langsung dari Disdikbud guna memastikan penyebab keterlambatan pembayaran insentif tersebut.
Dalam rapat tersebut, Disdikbud menjelaskan bahwa secara sistem seluruh insentif sebenarnya telah diproses dan tidak ada kebijakan penghentian pembayaran. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukan beberapa guru memang belum menerima hak mereka akibat kendala teknis pada rekening penerima.
“Masalah insentif ini kami dapat dari luar, makanya kami klarifikasi tadi. Dijawab oleh pihak Dinas Pendidikan bahwa secara sistem tidak ada yang tidak menerima insentif. Namun, fakta di lapangan memang ditemukan beberapa tenaga pendidik yang belum menerima,” ujar Ismail.
Menurut Ismail, persoalan utama bukan berasal dari kekurangan anggaran, melainkan masalah administrasi perbankan. Beberapa rekening guru diketahui sudah tidak aktif atau mengalami kendala data sehingga proses transfer dana tidak dapat berjalan normal.
Ia menjelaskan bahwa ketika transfer gagal, proses perbaikan administrasi membutuhkan waktu tambahan. Sayangnya, informasi mengenai kendala tersebut sering kali tidak tersampaikan dengan cepat kepada penerima, sehingga proses penyelesaian menjadi semakin lama.
“Begitu ditransfer tidak bisa masuk, dan untuk memproses itu kembali butuh waktu. Prosesnya ini yang mungkin waktunya lumayan lama dan tidak terkomunikasikan dengan baik ke bawah,” tambah Ismail.
Karena itu, Komisi IV DPRD Samarinda meminta Disdikbud agar lebih aktif melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kegagalan transfer dan segera menginformasikannya kepada guru yang bersangkutan. Langkah tersebut dinilai penting agar pembaruan data rekening dapat dilakukan lebih cepat dan pembayaran insentif tidak tertunda berbulan-bulan.
“Makanya itu yang kita coba advokasi. Jika ada kendala, apa kendalanya? Supaya dituntaskan agar tidak ada guru-guru kita yang insentifnya tidak terbayarkan sampai sekian bulan. Kesejahteraan mereka adalah prioritas agar kualitas pendidikan di Samarinda tetap terjaga,” tegasnya.
Melalui fungsi pengawasan yang dijalankan, DPRD berharap persoalan administratif seperti ini tidak kembali terulang di masa mendatang. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait diharapkan semakin diperkuat agar penyaluran insentif guru dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan tanpa hambatan teknis.
