MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Samarinda masih menjadi perhatian berbagai pihak, khususnya DPRD Kota Samarinda. Sejumlah persoalan mulai mencuat, seperti penutupan beberapa dapur penyedia, keluhan masyarakat terkait kualitas makanan, hingga belum jelasnya teknis pelaksanaan program dari pemerintah provinsi.
Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menyampaikan bahwa pihaknya akan meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dapur yang terlibat dalam program MBG.
“Kita akan minta DLH mengecek semua dapur, tidak hanya 12 yang sudah ditutup. Apakah sudah memenuhi standar kesehatan dan pengelolaan limbah,” kata Celni.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap dapur memenuhi standar kesehatan serta memiliki sistem pengelolaan limbah yang sesuai aturan. Menurutnya, apabila ditemukan dapur yang belum memenuhi ketentuan, maka operasionalnya perlu dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
Celni juga mengingatkan bahwa pengelolaan dapur dalam program berskala besar tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Selain aspek teknis, dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
Penutupan sejumlah dapur MBG sebelumnya memang berdampak pada berkurangnya jumlah penyedia layanan. Namun demikian, ia menyebut sejauh ini belum ditemukan adanya laporan kekurangan distribusi makanan. Justru, keluhan yang lebih sering muncul berasal dari kualitas makanan.
“Keluhan yang paling banyak itu soal makanan, baik dari segi rasa maupun variasinya,” tambahnya.
Ia menilai pelaksanaan program ini membutuhkan pihak yang benar-benar berpengalaman, terutama dalam pengelolaan produksi makanan dalam jumlah besar. Menurutnya, kapasitas seperti penyediaan ribuan porsi setiap hari memerlukan keahlian khusus di bidang katering dan manajemen dapur skala besar.
“Memasak untuk 3.000 porsi per hari itu tidak mudah. Harus yang memang berpengalaman di bidang katering, bukan sekadar mengambil proyek,” ungkapnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti belum meratanya distribusi program MBG di sejumlah sekolah. Masih terdapat sekolah yang belum menerima manfaat program tersebut meskipun pelaksanaannya sudah berjalan cukup lama.
“Kita akan panggil Dinas Pendidikan untuk mendata sekolah mana yang sudah dan belum menerima MBG, serta memastikan program ini tepat sasaran,” tegas Celni.
Di sisi lain, DPRD juga mengaku masih menunggu kejelasan mekanisme pelaksanaan program dari pemerintah provinsi. Hingga saat ini, pemerintah kota bersama perangkat daerah disebut belum menerima sosialisasi secara menyeluruh terkait teknis pelaksanaan MBG.
Minimnya kejelasan tersebut, menurut Celni, membuat implementasi di lapangan belum berjalan maksimal. Ia menilai diperlukan koordinasi yang lebih baik agar program dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
