MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menaruh perhatian terhadap kebijakan penghentian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) bagi seluruh Taman Kanak-Kanak (TK) negeri yang direncanakan mulai berlaku pada tahun anggaran 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menilai keputusan tersebut berpotensi memengaruhi keberlangsungan operasional sekolah. Menurutnya, hilangnya dukungan anggaran daerah juga dapat berdampak pada kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini memperoleh manfaat dari program tersebut.
Novan menjelaskan bahwa pihaknya baru menerima aspirasi dari perwakilan guru dan tenaga kependidikan TK serta PAUD. Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan kekhawatiran mengenai kondisi 17 TK negeri di Samarinda yang akan kehilangan salah satu sumber pembiayaan operasional mulai tahun depan.
“Bosda selama ini menjadi penunjang berbagai kebutuhan sekolah yang tidak seluruhnya dapat dibiayai melalui anggaran dari pemerintah pusat. Karena itu, penghentian program ini perlu dikaji kembali,” ujar Novan.
Ia menerangkan bahwa setelah Bosda dihentikan, sekolah hanya akan mengandalkan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas). Sementara itu, penggunaan Bosnas memiliki ketentuan yang lebih terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan operasional di lapangan, termasuk pemeliharaan ringan, kegiatan pendukung pembelajaran, serta dukungan bagi tenaga pendidik non-ASN.
Menurut Novan, apabila tidak ada solusi dari pemerintah daerah, kondisi tersebut berisiko memengaruhi kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Oleh sebab itu, DPRD meminta Pemerintah Kota Samarinda bersama Dinas Pendidikan mengevaluasi kebijakan tersebut dan mencari alternatif pendanaan yang dapat menjaga keberlangsungan operasional sekolah.
“Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting. Dukungan terhadap TK negeri seharusnya tetap menjadi perhatian agar proses belajar mengajar berjalan optimal dan kesejahteraan para guru tetap terjaga,” tutupnya.
(Adv/DPRD Kota Samarinda)
