Dok.Para pembicara Dialog Publik Pemuda Lintas Iman Toleransi dalam Pilihan dan Partisipasi dalam Pengawasan di Hotel Puri Senyiur. (Syahrul/MEDIAKATA)
MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Gusdurian Samarinda dan Gardu menggelar Dialog Publik Pemuda Lintas Iman bertajuk Toleransi dalam Pilihan dan Partisipasi dalam Pengawasan di Hotel Puri Senyiur, Selasa (6/2/2024) Pagi.
Mengingat Pesta Demokrasi yang kian mendekat, mengumpulkan dan mempertahankan suara sudah menjadi upaya yang digencarkan oleh setiap Pasangan Calon (Paslon) yang maju di gelanggang politik.
Berkaitan dengan itu, isu intoleransi, politik indentitas, seruan hoax, merupakan potensi perpecahan yang mungkin sekali terjadi apabila tidak diantisipasi.
Dalam penyampaiannya pada Dialog Publik tersebut, Anggota Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung menjelaskan, bahwa sebagai pemilih masyarakat memiliki dua peran. Yakni mengalihkan kekuasaan dan penentu kebijakan.
“Datang ke TPS secara substansi itu bukan hanya memilih, tapi kita juga mengalihkan kekuasaan dan penentu kebijakan pemimpin yang kita pilih,” ungkapnya Galih.
Pemilu, menurutnya, adalah peralihan kekuasaan rakyat untuk memfasilitasi Pemerintah. Jika dukungan terhadap Paslon banyak, sangat memungkinkan dialah harapan bagi masyarakatnya.
“Jadi kalau ada partai politik tidak banyak mendapatkan dukungan berarti tidak banyak orang yang mendukung Partai Politik itu,” imbuhnya.
Galih pun mengungkapkan, partisipasi masyarakat dalam Pemilu dibutuhkan analisis kuat dalam menentukan program kerja berupa kebijakan yang nantinya akan mempengaruhi kondisi orang banyak.
“Kapan kebijakan itu diketahui oleh masyarakat, yaitu pada saat mereka mencalonkan diri sebagai pemimpin rakyat, berdasarkan program,” jelasnya.
Selain itu, dalam Pemilu, masyarakat merupakan aktor utama pada tahap penentuan suara. Pasalnya, para calon pemimpin yang diusung Parpolnya merupakan bagian kecil terselenggaranya pesta demokrasi.
“Kalau masyarakatnya tidak ada yang memilih, atau memboikot Pemilu, saya rasa akan berjalan, karena masyarakat pelaku utama,” bebernya.
Ia pun berharap, agar masyarakat tidak salah memilih calon pemimpin. Karena penentuan nahkoda yang keliru akan berpengaruh terhadap kondisi negara dan wilayah selama 5 tahun mendatang.
“Kami berharap kita semua tidak salah memilih, baik bulan ini di pemilihan Presiden beserta Calegnya, maupun nanti yang kemudian memilih Gubernur, Walikota, Bupati,” pungkasnya.
Sementara itu, Aktivis Lingkungan Yustinus Sapto Hardjanto mengungkapkan, tidak isu intoleransi saat ini bukanlah persoalan yang utama yang dihadapi ketika tahapan Pemilu sedang berlangsung.
“Kalau kita bicara potensi intoleransi dan kekurangan pada pemilu 2024 sebetulnya kita dihantui oleh Pemilu 2014-2019 dan Pilkada Jakarta, tapi Pemilu dalam partisipasi masyarakat terutama dalam pengawasan,” katanya.
Menurutnya, kecenderungan masyarakat memantau Pemilu khususnya pelanggaran semakin menurun. Karena identik dengan pilihannya sehingga menciptakan alur perpecahan secara tidak langsung.
“Yang menarik kan partisipasi masyarakat kemudian
elektabilitas itu kemudian identik dengan popularitas. Seharusnya adalah penelusuran track record perlu jadi pertimbangan,” tegasnya.
Mendukung pernyataan Yustinus, Ebin Marwi sebagai anggota kelompok Gusdurian Samarinda mengatakan, Gardu sebagai pemantau pelanggaran Pemilu, menjadi salah satu upaya untuk mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pemilu 2024 agar berlangsung jujur, adil, damai dan bermartabat.
“Bukan hanya Gusdurian, tetapi seluruh masyarakat dalam konteks pengawasan itu harus. Kenapa?, jujur saja, karena ketidakmampuan Bawaslu dalam melakukan pengawasan Pemilu,” katanya.
Ia pun menyayangkan, apabika terdapat pelanggaran Pemilu secara nyata terjadi, namun pelaporan tidak dilakukan. Baik sebab tak acuh terhadap hukum maupun lainnya.
“Ada beberapa hal mungkin yang saya analisis orang tidak mau melaporkan. Mungkin karena berurusan dengan hukum atau dia tidak ngerti,” ucapnya.
Ia pun mengungkapkan, menghilangkan pelanggaran dalam Pemilu sangat sulit dilakukan jika kerja sama dan kolaborasi tidak dilakukan oleh Bawaslu.
“Kemungkinan kita tidak akan berhasil dalam kerja-kerja mendorong pemilu yang adil bermartabat. Tetapi usaha itu harus terus ada. Kenapa? karena ke depan kita tidak bisa meninggalkan kepada generasi kita yang akan datang,”ujarnya.
Ebin pun mengimbau, agar masyarakat Kaltim mau berperan aktif menjaga kesuksesan Pemilu secara adil dan dama, pada pelaksanaannya nanti.
“Pemilu itu harus dijaga, demokrasi itu harus dijaga dengan cara apa, yakni ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Tapi repotnya kadang ada pelanggaran Pemilu yang teman-teman tidak tahu bagaimana caranya melaporkan,” tukasnya.
[RUL/TSN]
