Sangatta – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) yang merupakan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jimmy, mengungkapkan keprihatinannya terkait praktik beberapa perusahaan di Kabupaten Kutai Timur yang masih menggunakan jalan negara sebagai jalur utama untuk mengangkut hasil industri mereka.
Hal ini bertentangan dengan regulasi pemerintah pusat yang mengharuskan perusahaan membuat jalan industri mereka sendiri.
Diketahui, di beberapa kecamatan Kutim, terlihat mobil-mobil pengangkut sawit dan tambang melintas di jalan kabupaten maupun jalan nasional, yang menjadi penyebab utama kerusakan jalan di daerah tersebut.
Jimmy menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten tidak dapat melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan tersebut karena pengawasan merupakan kewenangan provinsi dan pemerintah pusat.
“Kita di daerah tidak bisa berbuat apa-apa, karena pengawasan semuanya dari atas,” ungkap Jimmy.
Untuk menghindari pelanggaran penggunaan jalan negara, beberapa perusahaan bahkan cerdas dengan memanfaatkan koperasi, khususnya koperasi plasma sawit, sehingga daerah tidak dapat mengintervensi masyarakat yang menggunakan jalan negara.
“Anggota dan pengurus koperasi merupakan masyarakat sipil biasa, sehingga mereka berhak melintas di jalan negara. Oleh karena itu, perusahaan memilih untuk tidak menggunakan armada atau perusahaan mereka sendiri,” jelas Jimmy.
Politisi PKS ini berharap agar pemerintah pusat dan provinsi memberikan perhatian khusus terhadap daerah, terutama warga yang terdampak oleh kegiatan perusahaan.
Menurutnya, penggunaan jalan negara tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak tatanan ekonomi masyarakat.
“Mereka harus melihat ke bawah, khususnya ke daerah-daerah. Jangan hanya sebatas memberi izin usaha atau investasi,” tutup Jimmy.ADV
