Dok.Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati. (Ist)
MEDIAKATA.COM, SAMARINDA– Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Puji Setyowati, menyoroti minimnya kehadiran perpustakaan di sekolah Kaltim, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tahun 2023, yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Kehadiran perpustakaan sekolah bukan hanya sebagai tempat untuk meminjam dan membaca saja. Melainkan sebagai sarana meningkatkan minat literasi peserta didik.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati, menyoroti minimnya perpustakaan disekolah Kaltim, mencapai presentase kurang lebih 53 persen berdasarkan Dapodik.
Ia menuturkan, Dapodik merupakan ruang data yang menghimpun data sekolah, data peserta didik, data pendidik, data ketenagakerjaan, data sarpras. Itu semua dikumpulkan oleh Kemendikbud melalui online.
“Kita harus memastikan bahwa data Dapodik tidak hanya sekadar formalitas, tapi juga menjadi alat untuk mengevaluasi kualitas sekolah,” ungkap Puji, Kamis (30/11/2023).
Ia melanjutkan, terdapat 7.328 sekolah di Kaltim, terdiri dari 4.826 sekolah dasar, 1.621 sekolah menengah pertama, 638 sekolah menengah atas, dan 243 sekolah menangah kejuruan. Namun, dari sekian banyaknya total sekolah di Kaltim, hanya 3.894 sekolah yang memiliki fasilitas perpustakaan.
“Artinya, masih ada sekitar 3.434 sekolah yang tidak memiliki perpustakaan. Ini sangat merugikan siswa, karena mereka tidak bisa mendapatkan sumber belajar yang bervariasi dan berkualitas,” ujarnya.
Legislator Kaltim itu menambahkan, fasilitas perpustakaan, kantin, ruang terbuka hijau, merupakan aspek penting yang mempengaruhi kondisi belajar peserta didik. Sehingga perlu untuk diperhatikan dan penuhi.
“Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan berhitung yang diperlukan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi. Kesehatan adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang optimal untuk belajar. Lingkungan adalah suasana yang nyaman, aman, dan bersih untuk belajar. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan harus diperhatikan oleh sekolah,” imbuhnya.
Politisi Fraksi Demokrat itu mengusulkan, agar Dapodik dapat dinevaluasi kembali, untuk menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Kita harus memastikan bahwa data Dapodik tidak hanya sekadar formalitas, tapi juga menjadi alat untuk mengevaluasi kualitas sekolah,” imbuhnya.
Puji pun mengimbau, agar pengajuan bantuan dari pemerintah mesti memperhatikan fasilitas pendukungnya. Ia pun berharap, agar fasilitas yang kurang di sekolah, dapat segera terpenuhi.
“Jangan sampai ada sekolah yang hanya mengincar akreditasi, tapi tidak mau memperbaiki fasilitasnya. Akreditasi itu bukan tujuan akhir, tapi alat untuk menilai kualitas sekolah,” pungkasnya.
[ADV/RUL/TSN]
