Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun. (Ist)
MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun menjelaskan pentingnya memastikan perlindungan kesejahteraan dan kemandirian bagi para pendatang, yang direncanakan akan ada pemindahan enam ribu warga dari Yogyakarta ke Ibu Kota Negara (IKN).
Menjelang pemanfaatan IKN, pemindahan warga pendatang ke Kaltim tidak dapat dihindari. Oleh karenanya, diperlukan kajian serius, guna mensejahterakan dan pemenuhan kebutuhan para lokal dan transmigran.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengungkapkan, pemindahan warga luar Kaltim akan berdampak terhadap kesejahteraan dan kebutuhan. Tak hanya warga lokal, warga tranmigran pun perlu mendapatkan pertimbangkan secara serius.
“Pemerintah wajib menjamin para transmigran memiliki jaminan kehidupan selama dua tahun, sehingga mereka bisa mandiri. Kebutuhan dasar seperti makanan dan perlengkapan rumah tangga perlu dijamin,” ujarnya Samsun, Senin (4/12/2023).
Menurut Samsun, rencana transmigrasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan sektor pertanian. Meskipun mengakui potensi peningkatan sektor tersebut, dia menegaskan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di Kaltim memiliki kapasitas setara.
“Pentingnya pengetahuan lokal dan pemahaman tentang kondisi wilayah menjadi keunggulan bagi masyarakat setempat,” tegasnya.
Legislator Kaltim itu menjelaskan, program transmigrasi sebagai langkah yang kompleks dan pasti memicu beragam tanggapan dari masyarakat.
Namun, ia meyakini bahwa individu dari luar Kaltim yang ingin bekerja atau mencapai kemandirian di sana akan diterima dengan baik oleh komunitas lokal.
“Program transmigrasi bukanlah hal yang sederhana. Ini pasti akan memicu beragam tanggapan dari masyarakat. Tetapi, jika ada individu dari luar Kaltim yang ingin bekerja atau mencapai kemandirian di sini, mereka pasti akan diterima dengan baik oleh komunitas lokal,” ungkapnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu percaya pada potensi SDM di Kaltim untuk mengembangkan sektor pertanian dan mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat benua etam.
“Di Kaltim memiliki banyak petani dan lahan yang tersedia. Yang diperlukan hanyalah arahan yang tepat dari Badan Otorita untuk mengoptimalkannya,” pungkasnya.
[ADV/RUL/TSN]
