Legislator Kaltim Desak Penegakan Hukum terhadap Praktik Ilegal Fishing

Ilustrasi dampak negatif ilegal fishing. (Ist)

MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) M. Udin, mendorong penegak hukum dan pemerintah provinsi untuk mengambil tindakan tegas terhadap penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Pasalnya aktifitas tersebut dapat merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan nelayan tradisional.

“Ini seperti yang kami amati di Kabupaten Berau, sudah ada yang destructive fishing. Oleh karena itu, penting menjaga sumber daya ikan dan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan mata pencaharian nelayan serta ekosistem laut,” ungkapnya M Udin, Senin (4/13/2023).

Sebagai Anggota Komisi III DPRD Kaltim, M Udin mengungkapkan rasa prihatinannya terhadap dampak negatif dari praktik illegal fishing, termasuk kerusakan habitat laut dan penurunan stok ikan, yang berdampak langsung terhadap penghasilan nelayan tradisional.

Legislator Kaltim itu pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret, dalam menegakkan peraturan dan hukum yang ada guna melindungi hak-hak nelayan dan kekayaan alam Kaltim.

“Pemprov Kaltim diharapkan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum dan komunitas nelayan, untuk menciptakan strategi efektif yang akan mengeliminasi praktik penangkapan ikan yang merusak ini,” jelasnya Udin.

Politisi Fraksi Golkar itu menyatakan bahwa kelompok nelayan di Berau telah melaporkan adanya penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak, setrum, dan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Legislator daerah pemilihan Kutai Timur, Berau, dan Bontang itu juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan maritim.

“Kelompok nelayan Marlin Berau adalah nelayan tradisional yang bekerja dengan metode ramah lingkungan berskala kecil,” imbuhnya.

Ia menuturkan, kegiatan penangkapan ikan dengan cara illegal fishing dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut, seperti terumbu karang, dan meresahkan para nelayan di sana.

Baca Juga :  Perda Tentang Pengarusutamaan Gender Di Sahkan, Seno Aji : Untuk Berikan Kesamaan Peran

“Kelompok nelayan tradisional di Kabupaten Berau merasa terancam karena aktivitas illegal fishing terus dibiarkan tanpa tindakan, sehingga merugikan banyak pihak dan berdampak pada perekonomian mereka,” ucapnya.

Selain merusak ekosistem, hal itu juga berpengaruh pada kehidupan keluarga nelayan yang bergantung pada hasil laut.

“Dampaknya, mereka (nelayan tradisional) akan kesulitan menghidupi keluarga dan membiayai sekolah anak-anaknya,” lanjut M Udin.

Ia berharap, Pemprov segera memberikan tindakan tegas dan terkoordinasi terhadap pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut. Agar kegiatan penangkapan ikan di Kaltim dapat berlangsung secara berkelanjutan, sehingga kesejahteraan nelayan tradisional dan kelestarian sumber daya alam dapat terjaga untuk generasi kedepan.

[ADV/RUL/TSN]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *