MEDIAKATA.COM, PPU — Pupuk bersubsidi merupakan bantuan dari pemerintah yang diharapkan dapat meringankan beban petani dalam meningkatkan produksi pertanian. Namun, persoalan dalam penyaluran pupuk subsidi ini masih menjadi perhatian, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Anggota DPRD PPU, Jamaludin, S.Sos, yang tergabung dalam Komisi II, mengungkapkan keprihatinannya terhadap distribusi pupuk yang dinilai belum sepenuhnya sesuai sasaran.
Menurut Jamaludin, banyak petani yang tidak menerima pupuk sesuai jatah mereka akibat berbagai kendala di lapangan.
“Kalau kita bicara soal pupuk, ini menyangkut langsung bantuan negara. Subsidi yang dialokasikan untuk masyarakat sering kali tidak sampai sesuai kebutuhan. Ada kelompok yang seharusnya menerima namun tidak mengambil jatahnya, dan pupuk itu bisa saja dialihkan ke pihak lain,” ujarnya Kamis (30/10/2024).
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya campur tangan pihak ketiga yang dapat menyalurkan pupuk subsidi kepada perusahaan besar, sehingga hak petani terabaikan.
“Subsidi ini seharusnya sampai ke masyarakat, tetapi realitanya di lapangan kadang berbeda,” tambah Jamaludin.
Mengenai harga pupuk subsidi, Jamaludin menjelaskan bahwa harganya ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga DPRD tidak memiliki kewenangan untuk mengubahnya. Ia berharap ada pengawasan lebih ketat ke depannya agar distribusi pupuk benar-benar tepat sasaran dan mendukung petani lokal di PPU dalam meningkatkan hasil panen mereka.
(Adv/DPRDPPU/Lnx)
