MEDIAKATA.COM, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, angkat bicara terkait polemik Jembatan Mahakam I yang sempat ditutup dan kemudian dibuka kembali pasca insiden tabrakan kapal beberapa waktu lalu.
Ia menyampaikan bahwa pentingnya transparansi informasi kepada publik demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Rohim menjelaskan bahwa penutupan sementara Jembatan Mahakam I merupakan bagian dari prosedur keamanan. Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk memungkinkan audit teknis dan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi jembatan pasca kejadian.
“Saya sendiri sempat melihat beberapa pengujian yang dilakukan oleh pihak berwenang. Dari situ kemudian keluar hasil yang menyatakan jembatan ini masih aman untuk dilewati,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Ia menekankan, keputusan membuka kembali akses jembatan harus berdasarkan kajian teknis, bukan semata pertimbangan praktis. Karena itu, ia mendukung langkah pihak terkait yang melakukan investigasi terlebih dahulu sebelum mengizinkan jembatan kembali beroperasi.
“Kalau kita lihat secara prosedur, mereka sudah menjalankan tahapan yang benar. Setelah kejadian, ditutup dulu. Lalu dilakukan tes-tes teknis sesuai standar keamanan,” jelas Rohim.
Namun, ia juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi publik. Dirinya pun menyayangkan minimnya informasi terbuka kepada masyarakat terkait alasan pembukaan kembali jembatan setelah sempat ditutup.
“Kami harap ke depan pihak terkait bisa lebih terbuka. Informasi soal kondisi infrastruktur seperti jembatan ini sangat penting diketahui warga, karena menyangkut keselamatan mereka,” tegasnya.
Rohim menambahkan, Komisi III DPRD akan terus memantau dan berkoordinasi dengan instansi teknis seperti Dinas PUPR dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) agar setiap proses pengambilan keputusan didasarkan pada kajian yang valid.
Ia juga mengingatkan agar pemantauan terhadap kondisi jembatan dilakukan secara berkala, terutama mengingat usia struktur Jembatan Mahakam I yang sudah cukup tua.
“Kami yakin kalau prosedurnya dijalankan dengan benar, maka keselamatan tetap terjaga. Tapi jangan lupa, masyarakat juga berhak tahu proses dan hasilnya,” tutup Rohim.
(Adv/MH).
