MEDIAKATA. COM, Samarinda – Persoalan pemerataan dalam penyaluran bantuan sosial pascabencana masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Samarinda.
Ketimpangan distribusi di lapangan tak hanya memunculkan keluhan, tetapi juga memicu gesekan antar warga yang merasa tidak diperlakukan adil.
Komisi I DPRD Samarinda menilai bahwa pola penanganan seperti ini harus segera dievaluasi. Anggota Komisi I, Adnan Faridhan, menyebut bahwa distribusi yang bersifat parsial dan tidak merata dapat menjadi sumber konflik sosial, terutama saat kondisi masyarakat sedang berada dalam situasi darurat.
“Ketika bantuan hanya diterima oleh sebagian warga, sementara yang lain tidak, itu menciptakan kecemburuan. Ini sering terjadi karena distribusinya tidak menyentuh semua kepala keluarga,” jelas Adnan, Senin (23/6/2025).
Ia mengungkapkan, laporan dari sejumlah wilayah menunjukkan adanya ketimpangan distribusi bantuan seperti susu dan telur yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
Padahal, menurutnya, dalam kondisi darurat, pendekatan yang digunakan seharusnya kolektif dan menyeluruh.
Sebagai solusi, Adnan mendorong Pemkot Samarinda untuk menerapkan sistem dapur umum sebagai jalur distribusi alternatif.
Menurutnya, ini adalah cara paling rasional agar seluruh warga bisa merasakan manfaat bantuan, tanpa harus memperdebatkan siapa yang lebih layak.
“Kalau bantuannya tidak cukup dibagi per kepala keluarga, mengapa tidak dibuat dapur umum saja? Semua warga bisa menikmati bersama dan tidak memicu iri hati,” ujarnya.
Adnan juga menyoroti pentingnya sinergi antara instansi teknis seperti Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan perangkat wilayah seperti RT dan lurah.
(Adv/YS).
