MEDIAKATA.COM, KAB. PASER – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim H. Fadly Imawan, S.P., M.P, kembali menggelar Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke 9 di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser.
Dalam kegiatan tersebut, Fadly menghadirkan Hamsi, SE, sebagai narasumber utama dan Regina Fabiola selaku narasumber ke dua. Diskusi ini dengan wacana pengembangan soal pentingnya penerapan prinsip good governance (pemerintahan yang baik) atau kepemerintahan yang baik yang memiliki landasan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia.
Menurut Hamsi, SE, good governance bukan hanya sekadar sistem administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel, melainkan juga harus berakar pada karakter bangsa.
“Kiranya semua mengetahui bahwa dengan bergotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial merupakan fondasi moral yang perlu dijaga dalam tata kelola pemerintahan,” ujarnya, pada Senin, (06/10/2025).
Ia menjelaskan, pemerintahan yang baik mencakup berbagai aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta supremasi hukum. Namun, dalam konteks Indonesia, nilai budaya seperti kesederhanaan, kejujuran, toleransi, dan kerukunan juga harus menjadi panduan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
Lebih lanjut, narasumber tersebut menekankan bahwa implementasi nilai budaya dapat diwujudkan melalui berbagai cara, di antaranya pendidikan dan sosialisasi nilai budaya, penyusunan kebijakan yang inklusif, penegakan hukum yang adil, serta pengawasan publik yang berkelanjutan.
Fadly dalam sambutannya menyampaikan bahwa penguatan demokrasi daerah tidak dapat dipisahkan dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan.
“Kita semua perlu tahu bahwa Demokrasi yang sehat itu, harus tumbuh dari akar budaya sendiri serta bangsa dan bukan semata meniru berbagai macam budaya luar. Maka penting ketika masyarakat memahami nilai-nilai ini, maka pemerintahan yang bersih dan berkeadilan bisa terwujud,” tegasnya.
Kegiatan ini juga membahas sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam praktik pemerintahan di Indonesia, seperti korupsi, ketidaktransparanan, inefisiensi administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, serta rendahnya pendidikan politik masyarakat.
Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi serta krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah juga menjadi persoalan yang perlu diselesaikan secara bersama.
Melalui forum ini, Fadly berharap masyarakat semakin sadar pentingnya berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi serta menjaga nilai-nilai luhur budaya bangsa agar tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintahan.
(Adv/dprdkaltim/ys)*
