PDD Ke- 9, Abdurahman KA Dorong Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Budaya Kepemerintahan Yang Baik

Teks Foto : Anggota DPRD Provinsi Kaltim Abdurahman KA, SM dalam pemaparan materi Sosialisasi PDD Ke 9/Istimewa.

MEDIAKATA.COM, KAB. PASER – Anggota DPRD Kaltim, Abdurahman KA, SM, kembali menggelar sosialisasi Penguatan Dekorasi Daerah (PDD) ke-9 di Tepian Batang Rt 11.Kec.tanah Grogot pada Minggu, 19 Oktober 2025.

Dalam sosialisasi ini, pihaknya mengusung tema “Kepemerintahan yang baik bersumber dari nilai budaya bangsa” tentunya dengan tema tersebut diharapkan mampu melahirkan pemahaman dan edukasi ditengah masyarakat.

Abdurahman menilai, sosialisasi ini sangatlah penting dalam menghadapi tantangan zaman dan menjaga karakter Indonesia dalam praktik pemerintahan, hingga tanpa terkecuali kemajuan dunia digital dalam konteks Kepemerintahan yang baik.

Dalam sosialisasi tersebut, Bang Rahman, sapaan akrabnya, hadir bersama sejumlah narasumber, diantaranya Pengamat Analis Kebijakan Publik (PAKP) Kabupaten Paser yakni Eric Apriantour, dan Muhammad Fawwaz Azmi MS tokoh masyarakat setempat.

Dalam paparannya, Abdurahman menjelaskan bahwa kepemerintahan bukan hanya soal struktur kelembagaan atau siapa yang memerintah, tetapi lebih kepada proses menjalankan pemerintahan itu sendiri. Dan yang lebih penting, proses tersebut harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.

“Kepemerintahan yang baik menjadi pondasi dasar negara untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat, maka penting adanya kesepahaman bersama dalam upaya membangun bangsa dan negara” ungkapnya.

Teks Foto : Antusias Masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi PDD/Istimewa.

Dalam kontesk nilai budaya yang seharusnya menjadi wujud utama karakter kepemimpinan dan pelayanan publik dengan semangat gotong royong, musyawarah mufakat, kejujuran, kesederhanaan, keadilan sosial, toleransi, dan kerukunan.

Sementara itu, Eric selaku narasumber menambahkan bahwa praktik pemerintahan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari korupsi, proses birokrasi yang rumit, hingga rendahnya transparansi dan akuntabilitas.

“Hal yang tak dapat kita pungkiri bersama bahwa masalah muncul karena lemahnya integritas dan rendahnya partisipasi politik masyarakat. Pendidikan politik yang masih minim dan ketidakstabilan politik menjadi hambatan serius,” ujarnya.

Dengana adanya kegiatan ini dirinya meyakini adalah salah satu bentuk trasparasi sehingga masyarakat bisa mengetahui fungsi dan tugas pemerintahan khususnya di Kabupaten Paser.

Baca Juga :  PDD Ke 7 DPRD Kaltim Bahas Objek Welfare State

(ADV/DPRDProvinsiKaltim/Ys)*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *