MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Diketahui rencana penerapan penempelan stiker bertuliskan “Keluarga Miskin” bagi penerima bantuan sosial (bansos) kembali jadi sorotan publik.
Di sejumlah daerah, kebijakan itu sudah diterapkan sebagai bentuk transparansi penerima bantuan. Namun, di Samarinda, wacana serupa ternyata sudah pernah muncul beberapa tahun lalu.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengakui kebijakan itu sempat dibahas di masa kepemimpinan Kepala Dinas Sosial Samarinda sebelumnya, Ridwan Tasa. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari sebagian masyarakat.
“Memang itu pernah jadi wacana. Tapi banyak masyarakat yang menolak. Kalau di lapangan, yang terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ada 44 ribu. Tapi banyak yang sebenarnya tidak layak terdata. Rumahnya kontrak, tapi punya empat motor, televisi, bahkan WiFi,” ujarnya, Senin (3/11).
Namun, Sri Puji menyatakan, mendukung penerapan stiker keluarga miskin, asalkan disertai klasifikasi yang jelas dan pendataan yang akurat. Dia menilai langkah itu penting agar penyaluran bansos tepat sasaran.
“Kami mendukung, karena di daerah lain seperti Banjarmasin dan beberapa kota di Jawa Barat, itu sudah diterapkan. Tapi harus ada klasifikasi, misalnya desil 1 sampai 9, penerima yang mana. Jadi kebijakan itu harus dibicarakan matang,” tegasnya.
Adv/DPRD Samarinda/ys.
