MEDIAKATA.COM, SANGATTA — Ketika anggaran tidak lagi memungkinkan pemerintah memberikan subsidi pangan melalui pasar murah, yang menjadi sandaran adalah kepastian bahwa tidak ada keluarga yang kehilangan akses terhadap barang kebutuhan pokok. Itulah pendekatan yang kini diambil Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Pasar murah selama ini menjadi program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil. Paket komoditas dengan harga terjangkau menjadi penopang bagi keluarga rentan menghadapi fluktuasi harga. Namun, pemotongan anggaran membuat program tersebut tidak dapat digulirkan lagi hingga akhir tahun.
Achmad Dony Erviady, Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda, mengatakan bahwa setiap rupiah anggaran telah digunakan secara optimal pada pelaksanaan pasar murah terakhir. Setelah itu, pemerintah harus mengubah pendekatan.
“Tidak ada tambahan anggaran tahun ini. Kita sudah menggunakannya pada periode Ramadan dan Idul Fitri,” katanya.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah memusatkan fokus pada menjaga aliran pasokan pangan. Bagi masyarakat, kata Dony, harga memang penting, tetapi ketersediaan jauh lebih mendesak.
“Kelangkaan dapat berdampak lebih besar terhadap kelompok rentan, terutama keluarga miskin dan perempuan kepala keluarga,” ungkapnya.
Karena itu, pemerintah memperketat koordinasi dengan distributor bahan pangan. Setiap pergerakan stok dipantau, termasuk barang-barang yang rawan mengalami lonjakan harga seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur.
“Pendekatan ini dirancang untuk memastikan pasar tetap berfungsi dan warga tidak menghadapi kekosongan barang,” tutur Dony.
Selain itu, intervensi dilakukan dengan meningkatkan dialog dengan pedagang pasar. Mereka menjadi titik awal untuk mendeteksi potensi keresahan publik. Pemerintah juga memberi edukasi agar pedagang tidak menaikkan harga secara berlebihan ketika pasokan menipis.
Dony menekankan bahwa pada 2026, pasar murah akan kembali dijalankan dengan dukungan anggaran baru. Program tersebut tetap dianggap sebagai instrumen penting untuk menjaga keadilan akses pangan. “Selama stoknya aman, masyarakat tidak perlu cemas. Itu komitmen kami,” ujarnya. (ADV/Diskominfo Kutim/Zi).
