Dok. kegiatan serah terima hasil data desa dan kelurahan Presisi di kabupaten PPU
MEDIAKATA.COM, PPU – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah ditetapkan sebagai pilot project pertama di Kalimantan Timur (Kaltim) terkait program data desa dan kelurahan Presisi yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
Data desa presisi merupakan hasil dari pengembangan big data dan teknologi yang memberikan informasi tentang kemiskinan, stunting, jumlah penduduk, dan data penting lainnya dari tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten PPU.
Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, mengungkapkan hal ini saat serah terima hasil data desa dan kelurahan Presisi di Kabupaten PPU antara Fakultas Ekologi Manusia IPB University dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, BPD Kaltim dan Kaltara, yang diselenggarakan oleh Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik, pada Jumat (16/2/2024), di Novotel Balikpapan.
“Data desa presisi ini merupakan data yang sangat penting untuk perencanaan pembangunan. Melalui data presisi ini, ketepatan informasi dijamin karena telah melalui sensus langsung di masyarakat sehingga pemerintah dapat mengetahui detail kondisi apa pun yang ada di seluruh desa dan kelurahan,” kata Makmur Marbun.
Dengan adanya data desa dan kelurahan presisi, pemerintah dapat merancang pembangunan di berbagai bidang seperti sosial, sanitasi, pertanian, dan masyarakat secara lebih efektif.
Marbun menambahkan bahwa sebagian besar data yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten PPU sebelumnya hanya berdasarkan perkiraan sehingga tidak cukup akurat. Data desa presisi ini akan menjadi acuan yang lebih tepat untuk pembangunan mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
“Data desa presisi ini memungkinkan kita untuk merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dengan hanya mengklik, kita dapat melihat informasi mengenai jalan rusak, rumah miskin, status sosial, dan berbagai permasalahan lainnya di desa,” ungkapnya.
Pj Gubernur Akmal Malik menyatakan bahwa proyek percontohan berbasis data desa presisi merupakan implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Kabupaten PPU dipilih sebagai proyek percontohan data desa presisi karena merupakan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan 54 kelurahan/desa, termasuk 24 kelurahan dan 30 desa.
Malik menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang berbasis data akan memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan efisien. Pembangunan berbasis data juga akan memastikan bahwa proyek pembangunan sejalan dengan visi dan perkembangan IKN.
“Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Oleh karena itu, data yang akurat harus menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan yang efektif,” tandasnya. (Adv)
