Dok.Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Sunggono dan tim BPKP Kaltim
MEDIAKATA.COM, KUKAR – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono, menyambut hangat kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Kalimantan Timur dengan tujuan pembahasan isu dampak pembangunan dan tata kelola Ibu Kota Nusantara (IKN) di ruang Eksekutif Kantor Bupati, pada Rabu (6/3/24).
Rombongan BPKP dipimpin Antar MT Sianturi, yang disambut oleh Sekda Kukar didampingi oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Yani Wardana, Sekretaris BPKAD Akhmad Marisi, perwakilan Bappeda, perwakilan Inspektorat, dan perwakilan Dinas Pemukiman dan Tata Ruang (Perkim) serta perwakilan OPD terkait lainnya.
Seperti yang diketahui, terdapat lima kecamatan yang wilayahnya masuk dalam IKN, yaitu : Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Muara Jawa, Sanga Sanga, Samboja dan Kecamatan Samboja Barat, dari lima kecamatan tersebut terdapat 34 desa atau kelurahan.
Ini akan mengakibatkan Kukar kehilangan potensi pendapatannya kurang lebih tiga sampai enam triliun rupiah, karena ke lima kecamatan tersebut merupakan daerah penghasil disektor minyak dan gas bumi (migas) dan juga batubara.
Sunggono menjelaskan dalam paparannya menjelaskan bahwa terkait pembangunan IKN Kukar sebagai mitra strategis sudah berkali-kali mengikuti forum-forum baik di daerah maupun tingkat nasional. Berbagai usulan terkait pembangunan dan tata kelola baik itu kependudukan maupun kepegawaian telah dilakukan, namun belum ada respon dari Pemerintah pusat.
“Masalah IKN ini sangat forum kajian yang telah saya ikuti, namun hingga kini usulan – usulan kami belum mendapatkan respon positif,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa Kukar tetap mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan pembangunan di kecamatan – kecamatan tersebut walau diketahui nantinya akan menjadi bagian dari IKN dan akan diserahkan semuanya.
Sunggono berharap komitmen yang jelas dan tegas dari kementerian atau lembaga mengenai kebijakan ke depan bagi Pemerintah Kabupaten Kukar dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
“Kami pemerintah Kukar berharap, agar pemerintah pusat berkomitmen untuk memikirkan dampak ke depan adanya IKN Nusantara, bukan hanya masalah batas wilayah saja, tapi juga menindaklanjuti masalah masalahain di dalamnya” harapnya.
Auditor Senior BPKP Antar MT Sianturi menjelaskan maksud dan tujuan kunjungannya ke Kukar dalam rangka menggali khususnya terkait gelar kewilayahan, masalah aset, kependudukan dan masalah tata kelola kaitan dengan kabupaten Kukar yang sebagian wilayahnya masuk di Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN).
“Isu – isu yang ada disini, itu yang akan kita gali, kemudian kalau ada rekomendasi – rekomendasi akan kita sampaikan dan kita bahas,” ujarnya.
[MII]
