MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Aksi simbolik “balik badan” oleh mahasiswa baru Universitas Mulawarman (Unmul) saat acara Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) berbuntut panjang.
Aksi yang viral di media sosial tersebut kini diduga memicu beredarnya pesan ancaman melalui WhatsApp yang menyasar mahasiswa dan pihak kampus.
Menanggapi situasi ini, Gubernur BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unmul, Aditya, angkat bicara.
Ia menilai jika ancaman tersebut benar berasal dari pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), tindakan tersebut sangat berlebihan dan berpotensi mengancam demokrasi.
“Dalam dunia kampus, kritik adalah hal yang wajar. Pemerintah seharusnya tidak berlebihan menanggapi kritik,” tegas Aditya.
Kritik Mahasiswa Bukan Ancaman, Tapi Partisipasi
Menurut Aditya, kritik yang disampaikan mahasiswa seharusnya dipandang sebagai bentuk partisipasi aktif dalam membangun transparansi dan akuntabilitas program pemerintah, bukan sebagai gangguan.
Dugaan ancaman yang muncul setelah aksi “balik badan” menunjukkan bahwa kritik mahasiswa dianggap sebagai ancaman, bukan masukan untuk perbaikan.
Aditya juga menyoroti program pendidikan gratis “GratisPoll” yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia mempertanyakan logika di balik dugaan ancaman yang akan mengevaluasi penerima manfaat program ini.
“Program gratis UKT yang disalurkan Pemprov itu sumbernya dari APBD, itu uang rakyat, bukan uang pribadi. Lucu kalau dijadikan alat intimidasi,” ujarnya.
Minta Transparansi dan Sosialisasi Program GratisPoll
Lebih lanjut, Aditya menilai sosialisasi program GratisPoll belum maksimal dan tidak melibatkan mahasiswa. Hal ini menyebabkan banyak mahasiswa yang merasa kebingungan terkait program tersebut.
“Akuntabilitas dan transparansi adalah prinsip yang harus dipegang pemerintah dalam menjalankan program. Oleh karena itu, kami menuntut diadakannya sosialisasi program GratisPoll yang melibatkan mahasiswa,” kata Aditya.
Hal ini, lanjutnya, menjelaskan mengapa banyak mahasiswa yang menjawab belum menerima program GratisPoll saat ditanya oleh Wakil Gubernur Kaltim dalam forum PKKMB.
Mengingat tiga jalur masuk Unmul, yakni SNBP, SNBT, dan SMMPTN, namun di lapangan, penerima manfaat program GratisPoll mayoritas hanya dari jalur SMMPTN.
“Jangan sampai ‘GratisPoll’ ternyata gratisnya tidak ‘poll’,” cetus Aditya. “Oleh karena itu, saya sampaikan lagi, transparansi dan sosialisasi ke seluruh elemen, terutama mahasiswa, itu sangat penting.”
Pejabat Diingatkan Tidak Arogan
Di akhir pernyataannya, Aditya berpesan agar para pejabat tidak bersikap arogan dan sewenang-wenang terhadap mahasiswa serta masyarakat.
“Kalian yang duduk di atas adalah orang-orang terpilih untuk mendistribusikan kemaslahatan untuk seluruh masyarakat, bukan sebaliknya. Sejarah membuktikan, para penguasa yang lalim akan berakhir tragis di bawah kaki rakyatnya sendiri,” pungkas Aditya.
