MEDIAKATA.COM, SANGATTA — Penurunan signifikan anggaran pasar murah tahun 2026 membuat Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) harus menyusun ulang pendekatan intervensi harga. Kebijakan yang selama ini menggunakan pola distribusi merata ke 12 kecamatan kini tidak lagi digunakan karena keterbatasan fiskal.
Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadhani, mengatakan pemerintah memilih pendekatan berbasis kebutuhan sebagai pijakan baru. Ia menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran hampir 50 persen menuntut penataan ulang secara menyeluruh.
“Dengan anggaran hanya lima miliar, mustahil kita mempertahankan cara lama. Kita harus melihat kerentanan pasokan, sebaran penduduk, dan ongkos distribusi tiap wilayah. Itu yang paling rasional,” katanya.
Menurut Nora, kebijakan berbasis kebutuhan bukan hanya keputusan administratif, tetapi langkah yang mempertimbangkan keberlanjutan fiskal. Wilayah yang selama ini sulit dijangkau seperti Sandaran dan Busang akan menjadi prioritas karena biaya distribusi tinggi dan akses warga terhadap pasar resmi terbatas.
“Kalau distribusinya mahal tetapi kita beri porsi yang sama dengan daerah yang dekat kota, maka intervensi tidak efektif,” ia menambahkan.
Disperindag juga menyiapkan penyesuaian paket. Paket standar Rp300 ribu yang biasa ditebus Rp100 ribu akan dikaji ulang, termasuk kemungkinan variasi komoditas. Pemerintah juga mempertimbangkan paket lebih besar untuk wilayah dengan potensi ketidakstabilan harga.
“Kita sedang hitung semua skenario agar intervensi tetap terasa tanpa membebani fiskal,” ujar Nora.
Selain itu, mitigasi stabilisasi dilakukan melalui komunikasi intensif dengan Bulog, distributor, dan pelaku usaha lokal. Pemerintah ingin memastikan bahwa meskipun kuantitas paket berkurang, harga bahan pokok tetap terkendali.
“Intervensi bukan sekadar bagi paket, tapi menjaga ritme pasar tetap stabil,” kata Nora.
Ia berharap pola baru ini dapat menjamin intervensi tepat sasaran. “Tujuannya melindungi kelompok rentan, bukan sekadar menggugurkan program,” tutupnya.
(ADV/Diskominfo Kutim/Zi).
