MEDIAKATA.COM, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menempatkan sektor logistik sebagai titik kritis dalam upaya mengendalikan harga bahan pokok. Hampir seluruh kebutuhan penting, mulai beras, minyak, gula hingga produk harian lainnya, harus masuk dari luar daerah sebelum didistribusikan ke kecamatan. Kondisi itu membuat harga sulit ditekan, bahkan ketika pasokan cukup.
Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Kutim, Achmad Dony Erviady, mengatakan bahwa struktur perdagangan Kutim memang tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai wilayah non-produsen. Hampir tidak ada komoditas strategis yang dipasok dari dalam daerah.
“Barang yang kita jual adalah barang yang datang dari luar, sehingga biaya angkutnya berlapis-lapis sejak kapal bersandar sampai kendaraan darat masuk ke kecamatan,” ucapnya.
Dony menjelaskan, jalur barang dimulai dari pengiriman laut melalui jalur Jawa, Sulawesi, maupun Samarinda. Setelahnya, aktivitas bongkar muat dilakukan sebelum komoditas didistribusikan lagi ke berbagai kecamatan yang berjauhan. Tahapan itulah yang membuat harga pokok sulit stabil pada titik serendah wilayah produsen.
“Dalam satu komoditas saja, ada banyak mata rantai biaya. Sering kali beban logistik lebih besar daripada margin pedagang,” jelasnya.
Ia menambahkan, kontur wilayah Kutim yang luas dan beragam membuat biaya transportasi semakin sulit ditekan, terutama ketika distribusi harus mencapai kecamatan pesisir atau pedalaman. Dalam situasi tersebut, stabilitas pasokan dipandang lebih menentukan inflasi dibanding sekadar pergerakan harga.
“Selama barang tersedia dan bergerak, risiko lonjakan harga dapat ditekan. Masalah mulai muncul ketika distribusi tersendat,” kata Dony.
Menurutnya, struktur logistik Kutim hanya dapat dibenahi melalui kebijakan jangka panjang. Penguatan pelabuhan, perbaikan jalan distribusi, hingga kerja sama lintaswilayah dengan daerah produsen menjadi strategi yang harus diambil pemerintah. Tanpa itu, Kutim akan tetap berada dalam kondisi harga lebih tinggi dibanding daerah produsen.
“Selama kita tetap tergantung pada barang dari luar dan jaringan logistik tidak diperbaiki, harga di Kutim akan selalu mengikuti besarnya biaya distribusi. Itu realitasnya,” tegasnya.
(ADV/Diskominfo Kutim/Zi).
