MEDIAKATA.COM, SANGATTA — Penyesuaian anggaran daerah 2025–2026 membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur (Kutim) menghentikan seluruh pelatihan teknis bagi Industri Kecil Menengah (IKM). Selama ini pelatihan mulai dari digital marketing hingga pengolahan pangan menjadi instrumen utama penguat kapasitas pelaku usaha kecil di berbagai kecamatan.
Kepala Disperindag Kutim, Nora Ramadhani, mengatakan perubahan struktur anggaran memaksa pemerintah melakukan prioritas ketat.
“Kami harus realistis. Ketika ruang fiskal menyempit, pelatihan adalah salah satu kegiatan yang tidak bisa dipertahankan. Tetapi itu bukan berarti pembinaan berhenti. Kami justru sedang merumuskan pendekatan baru agar para pelaku IKM tetap mempunyai pegangan,” ujar Nora.
Ia menambahkan, penghentian pelatihan tahun depan tidak hanya berimplikasi pada kegiatan rutin, tetapi juga pada proses pendampingan intensif yang selama ini mendukung IKM naik kelas.
“Pelatihan itu perannya jauh lebih besar daripada sekadar transfer ilmu. Itu ruang mereka membangun jejaring, memahami standar mutu, dan menyesuaikan diri dengan tren pasar. Ketika pelatihan tidak jalan, ada risiko penurunan kualitas yang harus kami antisipasi,” jelasnya.
Untuk merespons kondisi tersebut, Disperindag sedang menyiapkan skema kolaboratif yang melibatkan perguruan tinggi, komunitas usaha, serta lembaga pelatihan bersertifikat. Model ini diharapkan bisa menjadi substitusi sementara hingga anggaran kembali normal. Pemerintah juga merancang pola pendampingan berbasis klaster yang memfokuskan pembinaan pada sektor potensial seperti komoditas pisang, kakao, dan produk pangan berbasis lokal.
Nora menegaskan bahwa Disperindag juga membuka ruang untuk kerja sama dengan perusahaan besar yang bergerak di sektor industri dan retail. Tujuannya adalah memberi akses mentoring, sertifikasi mutu, hingga pemasaran produk lokal.
“Kami ingin memastikan bahwa IKM tidak berjalan sendiri. Ada banyak pihak yang sebenarnya siap mendukung. Kami hanya perlu mengatur skemanya,” katanya.
Pemerintah daerah juga tengah mengusulkan agar sejumlah program pembinaan IKM dapat didanai melalui mekanisme non-APBD, seperti dukungan kementerian maupun program CSR.
“Penguatan IKM adalah bagian dari strategi ekonomi jangka panjang. Karena itu meskipun pelatihan formal berhenti, kami memastikan ekosistem pembinaannya tidak terputus,” ujar Nora.
(ADV/Diskominfo Kutim/Zi).
