MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sayid Muzib Burrachman, kembali turun ke konstituennya untuk memperkuat fondasi demokrasi di tingkat akar rumput.
Melalui agenda Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) Ke-1 Tahun 2026, legislator dari Karang Paci ini hadir menyapa warga di Jalan Revolusi, Kecamatan Sungai Kunjang, Sabtu (24/1/2026) malam.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat mulai pukul 20.00 Wita tersebut, Sayid Muzib mengusung tema “Pentingnya Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Demokratis.”
Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat adalah nyawa dari pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.
Di hadapan warga yang antusias, politisi Partai Golkar ini mengingatkan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti di kotak suara saat pemilu saja. Partisipasi publik harus menjadi napas dalam setiap tahapan kebijakan pemerintah.
“Kita terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam partisipasi publik guna mewujudkan pemerintahan yang transparan.
Partisipasi ini tidak hanya dibutuhkan saat pemilu, tetapi juga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan pemerintah,” tegas Sayid Muzib.
Menurutnya, tanpa keterlibatan aktif dari warga, fungsi kontrol sosial tidak akan berjalan maksimal.
“Demokrasi tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi publik menjadi kunci agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tambahnya.
Agenda PDD kali ini juga menjadi ruang edukasi bagi warga mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Masyarakat diajak untuk memahami mekanisme penyampaian aspirasi yang tepat kepada pemerintah maupun wakil rakyat.
Narasumber pertama, Fatimah Waty, S.E., M.M. dari Kesbangpol Provinsi Kaltim, memberikan pemaparan mengenai pentingnya kemitraan antara rakyat dan pemerintah. Sementara narasumber kedua, M. Syukur, memberikan perspektif praktis mengenai peran masyarakat dalam menjaga marwah demokrasi daerah.
Diskusi mengalir dinamis di bawah panduan moderator Abdullah.
Sayid Muzib menilai, semakin luas ruang partisipasi yang dibuka, maka kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan akan semakin meningkat. Hal ini sekaligus menjadi benteng untuk mencegah terjadinya penyimpangan kebijakan di lapangan.
“Masyarakat diajak untuk berani menyampaikan pendapat, kritik, dan saran demi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan pengawasan langsung dari warga, kita dapat mencegah terjadinya penyimpangan,” pungkasnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif warga Sungai Kunjang untuk lebih berani bersuara dan berperan aktif dalam pembangunan Kalimantan Timur ke depan.
