MEDIAKATAN.COM, KAB. PASER — Upaya memperkuat pendidikan demokrasi di tingkat lokal kembali dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang mengusung tema “Transparansi Perencanaan dan Penganggaran dalam Pemerintahan yang Demokratis”. Kegiatan tersebut berlangsung di di Desa Mulia Kecamatan Babulu, Kabupaten Paser, pada Selasa (17/03/2026).
Kegiatan ini digelar oleh anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, H. Fadly Imawan, S.P., M.P., sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sistem demokrasi yang transparan dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam forum tersebut, dua narasumber dari kalangan Pemerhati Demokrasi turut dihadirkan untuk memberikan pemaparan materi kepada para peserta. Keduanya adalah Regina Fabiola serta Umar Battong yang akan melengkapi kegiatan sosialisasi tersebut.
Peserta kegiatan berasal dari masyarakat yang berdomisili di kawasan Desa Mulia Kecamatan Babulu. Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran, hak, serta kewajiban warga dalam sistem demokrasi di tingkat daerah.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang dialog antara masyarakat dan narasumber terkait berbagai isu pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses perencanaan dan penganggaran pemerintah.
Dalam pemaparan materi, peserta mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah. Partisipasi publik dinilai sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fadly, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak dapat hanya bergantung pada peran lembaga pemerintahan semata. Menurutnya, keterlibatan aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah.
“Hal terpenting dalam upaya memelihara demokrasi bukan hanya dilakukan oleh DPRD, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ketika masyarakat menjalankan kewajibannya, maka mereka juga berhak memperoleh hak-haknya seperti transparansi Perencanaan dan Penganggaran dalam pembangunan,” ujar Fadly.
(ADV/DPRDProvinsiKaltim)*
