MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota segera melakukan penertiban terhadap halte bus di Jalan Pahlawan yang diketahui telah disalahgunakan sebagai tempat tinggal. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu fungsi utama fasilitas umum yang seharusnya digunakan sebagai sarana menunggu transportasi.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa penggunaan fasilitas publik di luar peruntukannya tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apa pun. Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda segera mengambil langkah tegas dan terukur untuk menertibkan aset daerah tersebut.
Menurutnya, halte seharusnya digunakan masyarakat sesuai fungsinya, yakni sebagai tempat menunggu kendaraan umum, bukan dijadikan tempat tinggal.
“Masyarakat juga diminta untuk menggunakan halte sesuai fungsinya untuk menunggu transportasi, bukan untuk tempat tinggal. Itu tidak dibenarkan,” ujar Deni.
Selain penertiban, pemerintah kota juga tengah merencanakan penguatan sistem transportasi massal untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas umum di kemudian hari. Program ini diharapkan dapat mengoptimalkan kembali fungsi halte yang ada di Samarinda.
Deni menjelaskan bahwa rencana pengadaan transportasi massal sebenarnya ditargetkan mulai berjalan pada 2026, namun karena adanya sejumlah kendala, pelaksanaannya akan diusulkan kembali dalam anggaran tahun 2027.
Transportasi massal yang direncanakan tersebut akan difokuskan untuk layanan bus sekolah serta angkutan umum dalam kota dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp900 juta.
“Transportasi massal ini kita fokuskan untuk keperluan masyarakat dan pendidikan,” sebutnya.
Mengingat kondisi jalan di Samarinda yang relatif sempit, DPRD menyarankan agar armada yang digunakan ialah armada yang berukuran kecil atau mikrobus dengan kapasitas sekitar 15 hingga 20 penumpang agar tetap sesuai dengan kondisi infrastruktur kota.
Deni juga menilai kehadiran transportasi massal dapat membantu menekan biaya transportasi masyarakat sekaligus mendukung arah pengembangan Samarinda sebagai kota metropolitan.
“Semoga 2027 anggaran sudah kembali normal,” tutupnya.
