MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda menjadi sorotan DPRD menyusul minimnya alokasi anggaran dalam APBD 2026. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk dan pembangunan kualitas keluarga.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan keterbatasan dukungan anggaran dapat berdampak serius terhadap stabilitas demografi daerah di masa mendatang. Menurutnya, persoalan kependudukan merupakan investasi jangka panjang yang harus dikelola secara serius sejak sekarang.
“Kami melihat anggaran untuk tahun 2026 ini sangat minim. Padahal, program KB memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas demografi. Tanpa anggaran memadai, program ini mustahil berjalan optimal,” kata Anhar.
Anhar juga mengingatkan bahwa lemahnya pengendalian penduduk berpotensi menimbulkan lonjakan jumlah penduduk pada 2030. Jika hal itu terjadi, pemerintah daerah diperkirakan akan menghadapi tekanan besar pada sektor pelayanan publik, mulai dari kesehatan, jaminan sosial, hingga penyediaan lapangan kerja.
“Kalau terjadi ledakan penduduk di 2030, APBD kita bisa jebol. Bebannya akan merembet ke mana-mana, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga sulitnya mencari lapangan kerja karena kompetisi yang terlalu tinggi,” ujarnya.
Selain menyoroti minimnya alokasi anggaran, Anhar juga mempertanyakan efektivitas pelaksanaan program Kampung KB. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, masih banyak kegiatan yang dinilai sebatas formalitas dan administrasi, tanpa memberikan solusi nyata terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Data tahun 2023 menunjukkan dari 20 Kampung KB, ternyata hanya lima yang benar-benar aktif berjalan. Sisanya? Lebih banyak ‘pajangan’ saja, hanya ada plang dan baliho tanpa kegiatan nyata,” tegas Anhar.
Meski demikian, DPRD Samarinda tetap membuka ruang dukungan terhadap penguatan anggaran bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda apabila program yang diajukan memiliki manfaat konkret bagi masyarakat.
Komisi IV DPRD Samarinda pun mendorong pemerintah kota untuk meninjau kembali kebijakan anggaran di sektor pengendalian penduduk karena dinilai memiliki dampak besar terhadap pembangunan daerah dan kualitas hidup masyarakat di masa depan.
