MEDIAKATA.COM, SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kota Samarinda menegaskan bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh berhenti meski Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) menghadapi keterbatasan anggaran operasional.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Muhammad Novan Syahronie Pasie, mengapresiasi komitmen DP2PA yang tetap bersedia memberikan edukasi kepada masyarakat maupun organisasi perangkat daerah, meskipun tidak memperoleh dukungan anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi.
Menurutnya, semangat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tetap menjadi prioritas. Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Kota Samarinda membangun pola kolaborasi yang lebih efektif agar penyuluhan kepada masyarakat tetap berlangsung.
Salah satu usulan yang disampaikan ialah memanfaatkan forum RT Pro Bebaya sebagai wadah penyampaian materi pencegahan kekerasan. Dengan memanfaatkan kegiatan yang sudah berjalan, sosialisasi dapat dilakukan tanpa menambah beban biaya penyelenggaraan.
Selain itu, Komisi IV juga mendorong keterlibatan Posyandu, PKK, Dasawisma, serta kelompok masyarakat di tingkat RT dan kelurahan. Sinergi tersebut dinilai mampu memperluas jangkauan edukasi sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali indikasi kekerasan sejak dini.
Novan menilai pendekatan kolaboratif merupakan solusi yang tepat di tengah efisiensi anggaran. Melalui kerja sama lintas sektor, perlindungan terhadap perempuan dan anak tetap dapat diperkuat, sementara masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih luas mengenai langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.
(Adv/DPRD Kota Samarinda)
